SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyusun strategi percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Percepatan ini dilakukan antara lain melalui strategi percepatan belanja pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh, Sekprov Sulse Abdul Hayat Gani, pada Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Belanja Pemerintah yang digelar virtual bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Bank Indonesia (BI) Sulsel.
Hayat menyebutkan, pemprov mulai mengidentifikasi daerah serta bagian yang serapan anggarannya masih minim.
Baca Juga : Terinspirasi Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, Netzme Hadirkan Numofest di Makassar
“Yang jelas sampai saat ini kami masih mendorong kabupaten/kota yang terjadi perlambatan (belanja daerah), setelah ini kita mulai mengidentifikasi perlambatan terjadi di mana saja,” kata Hayat usai gelaran diskusi di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (24/8/2020).
Target belanja daerah Pemprov Sulsel setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 adalah Rp9,3 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,6 triliun atau sebesar 50,34 persen.
Belanja ini kata Hayat, meliputi belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja aset, belanja BLUD, serta belanja tak terduga.
Baca Juga : Asbisindo Sulsel Kolaborasi Bersama BI dan OJK Perkuat SDM Perbankan Syariah
“Angka ini masih sesuai dengan target yang direncanakan, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik saat ini masih dalam tahap pencairan uang muka sehingga diprediksi pada triwulan III dan triwulan IV akan terealisasi hingga 70 persen,” kata dia.
Khusus untuk belanja penangan Covid-19 di Sulsel, capaian realisasi terdiri dari belanja kesehatan berupa pembayaran intensif tenaga medis se-Sulsel senilai Rp20,60 miliar untuk 4.731 tenaga kesehatan, realisasi belanja penanganan Covid-19 lainnya sebesar Rp1,58 miliar.
Di sektor perlindungan sosial melalui pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) se Sulsel sebesar Rp948,42 miliar untuk 2,18 juta keluarga. Juga, penyaluran sembako untuk 4,35 juta keluarga sebesar Rp829, 28 miliar, penyaluran bantuan sosial tunai untuk 371.403 keluarga senilai Rp222,84 miliar, serta penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp865,60 miliar untuk 259.419 keluarga.
Baca Juga : HLM Jelang Nataru, TPID dan TP2DD Bahas 5 Langkah Strategis Antisipasi Risiko Kenaikan Harga
Sementara, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sulsel, semenjak Covid-19 pertama kali terjadi di Sulsel, mobilitas masyarakat mengalami penurunan signifikan akibat penurunan secara mendalam aktivitas di luar rumah.
“Pelonggaran PSBB belum berdampak signifikan sebagaimana tercermin dari mobilitas di pertokoan dan sarana transportasi publik,” kata Kepala Kantor BI Sulsel, Yayat Cadarajat.
Yayat menyebutkan, mengatasi kondisi ini, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga : CHAPTER 2025, Bukti Kolaborasi BI Bersama Stakeholders Mempercepat Layanan Publik Digital
“Juga melakukan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang meliputi stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, penyediaan dana likuiditas, pelonggaran kebijakan makroprudensial, serta SP tunai dan nontunai,” jelas Yayat.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar