Logo Sulselsatu

OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Target Januari 2028

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Sabtu, 21 November 2026 15:36

OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Target Januari 2028. Foto: Istimewa.
OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Target Januari 2028. Foto: Istimewa.

SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.

Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk menyiapkan program yang ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.

Juklak tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga : OJK Dorong Pembentukan Satgas PASTI Berantas Keuangan Ilegal di Sulbar

Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya dipercayakan kepada LPS paling lambat Januari 2028.

Baca Juga : OJK Perluas Akses Keuangan Nelayan di Takalar, Dorong Pembiayaan Produktif

Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut perlu ditopang persiapan yang matang, terutama dalam memastikan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga.

Karena itu, Juklak menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menjalankan pertukaran informasi secara terukur.

Pertukaran data akan berlangsung dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi.

Baca Juga : Hadirkan Materi Hipnosis, LPS Ajak Jurnalis Lebih Cerdas Memahami Informasi Keuangan

Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan siklus Program Penjaminan Polis. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

Baca Juga : OJK Perkuat Keamanan Siber dan Etika Penagihan Fintech

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan terarah, Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode, batas waktu penyampaian, hingga media pertukaran informasi.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan, pertukaran informasi harus disertai perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif, terutama informasi terkait pengawasan perusahaan asuransi.

Baca Juga : OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

Melalui kesepakatan ini, OJK melanjutkan koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Persiapan tersebut turut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada industri maupun masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan perlindungan bagi pemegang polis.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi21 November 2026 20:17
OJK Dorong Pembentukan Satgas PASTI Berantas Keuangan Ilegal di Sulbar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Sulawesi Barat melalui rencana pembentukan Satuan Tugas Pembe...
Makassar21 November 2026 20:07
Empat Cabang HMI MPO Deklarasikan Pembentukan Badko Sulawesi Barat
SULSELSATU.com, MAMUJU – Empat cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) di Sulawesi Barat, yakni Cabang Polewal...
Bisnis21 November 2026 19:48
Indosat Rayakan 59 Tahun, Perkuat Jaringan 5G dan Beri Banyak Promo
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) merayakan hari jadi ke-59 dengan menghadirkan sejumlah promo internet dan program apresiasi bagi pelanggan IM3 dan Tri...
News21 November 2026 19:18
Debit Air PLTA Menurun, PLN Intensifkan Penguatan Sistem Listrik Sulawesi
PT PLN (Persero) mengintensifkan upaya penguatan sistem kelistrikan di Sulawesi menyusul tantangan operasional sejumlah pembangkit akibat kondisi cuac...