Logo Sulselsatu

Menang Gugatan GMTD, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Kamis, 19 November 2026 14:49

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) terkait sengketa kepemilikan lahan seluas kurang lebih 16 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Kemenangan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026. Putusan itu menjadi hasil dari proses persidangan yang berlangsung selama kurang lebih 11 bulan sejak gugatan didaftarkan pada 26 November 2025.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan putusan tersebut menjadi bukti bahwa dalil gugatan yang diajukan GMTD tidak terbukti sebagaimana yang dipersoalkan selama proses persidangan.

Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM

Hal itu disampaikan Hasman bersama tim kuasa hukum dari Hendropriyono dan Associates dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Jalan Dr Sam Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Hasman menjelaskan, selama proses persidangan kedua pihak telah menyampaikan berbagai bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi. Seluruh fakta tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kita dimenangkan. Pengadilan telah menyatakan bahwa kita sebagai pihak pemenang. Gugatan PT GMTD terkait perbuatan melawan hukum tidak terbukti seperti apa yang mereka dalilkan dalam gugatannya,” ujar Hasman.

Baca Juga : Dividen GMTD Dipertanyakan, Fraksi NasDem DPRD Sulsel Dorong Audit Menyeluruh

Lebih lanjut, ia menegaskan, objek lahan yang menjadi sengketa tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla. Lahan seluas kurang lebih 16 hektare itu secara fisik berada di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di depan kawasan PT Trans Kalla Makassar.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah ketidaksesuaian batas objek tanah yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik di lapangan.

Ia menyebut terdapat perbedaan penunjukan batas lahan, khususnya pada bagian yang dalam gugatan disebut berada di sebelah utara, sementara berdasarkan kondisi lapangan yang dipersoalkan justru berada di sisi timur.

Baca Juga : Dewan Adat Kerajaan Gowa Dorong DPRD Sulsel Gunakan Hak Angket Soal Aset GMTD

“Antara objek yang ditunjukkan dalam gugatan dengan fakta fisik di lapangan terdapat perbedaan batas. Salah satunya pada bagian yang disebut berada di sebelah utara, padahal berdasarkan kondisi di lapangan berada di sebelah timur. Ini menjadi salah satu persoalan yang kami ungkapkan dalam persidangan,” jelasnya.

Hasman menilai, ketepatan penentuan objek merupakan hal mendasar dalam perkara sengketa tanah. Sebab, kejelasan batas dan lokasi harus sesuai dengan objek yang dipersoalkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembuktian.

Selain persoalan batas lahan, ia juga menyinggung pentingnya menelusuri riwayat kepemilikan dan kelengkapan dokumen pertanahan yang digunakan masing-masing pihak. Menurutnya, seluruh bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus diuji untuk memastikan dasar hukum kepemilikan objek sengketa.

Baca Juga : Puluhan Tahun PSU Belum Diserahkan, Pemkot Makassar Ultimatum Pihak PT GMTD

Terkait kemungkinan GMTD menempuh upaya hukum lanjutan, Hasman mengatakan pihaknya siap menghadapi setiap perkembangan yang muncul.

“Kami berada dalam posisi menunggu langkah dari pihak penggugat. Kalau memang ingin diselesaikan sampai di sini, tentu kami berterima kasih karena tidak perlu membuang energi lebih jauh.,” tegasnya.

Terkait, kemungkinan adanya persoalan pidana dalam penggunaan dokumen yang dipersoalkan selama sengketa, Hasman mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan manajemen PT Hadji Kalla untuk mematangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga : Masyarakat Adat Desak DPRD Sulsel Usut Dugaan Penyimpangan GMTDC–Lippo

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu dalam proses perolehan tanah yang kemudian diperjualbelikan kepada GMTD.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan19 November 2026 13:45
Munafri Bawa Inovasi Lontara+ Berkibar di Nasional, Kota Makassar Raih Terbaik I Dari Bappenas RI
SULSELSATU.com, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di...
Ekonomi19 November 2026 10:01
Festival Tring Pegadaian Hadir di Makassar, Ajak Warga Naik Kelas Lewat Investasi Emas
PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar mengajak masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan investasi emas melalui Festival Tring by...
Ekonomi19 November 2026 07:20
BI Susun Strategi Perkuat Empat Sektor Ekonomi Sulsel
Bank Indonesia (BI) merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel)....
Sulsel19 November 2026 06:13
Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman Bagi Perjalanan Karir di SMAN 7 Soppeng
Kembali ke sekolah yang pernah menjadi tempat menimba ilmu, Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman berbagi perjalanan hidup dan karier kepad...