SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Strategi tersebut diarahkan pada penguatan empat sektor usaha yang dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah.
Rekomendasi itu mencakup sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi.
Baca Juga : Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,75 Persen, Industri Pengolahan Jadi Penopang
Perumusan strategi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama para dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dari berbagai perguruan tinggi di Sulsel, serta sejumlah asosiasi pelaku usaha. Pembahasannya didasarkan pada berbagai persoalan dan perkembangan ekonomi terkini.
Berdasarkan data kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa terbesar, yakni 23,01 persen.
Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, BI merekomendasikan peningkatan produktivitas komoditas prioritas, pembangunan kemitraan produksi berbasis offtaker, serta penguatan penanganan pascapanen dan fasilitas rantai dingin (cold chain).
Baca Juga : Sulsel Talk 2026 Soroti Peran AI dalam Pertumbuhan Ekonomi
“Penguatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, sementara kemitraan dengan offtaker dapat membantu menjamin penyerapan hasil panen petani,” ujar Rizki beberapa waktu lalu dalam acara Sulsel Talk.
Fasilitas rantai dingin dibutuhkan untuk menjaga kualitas komoditas, terutama produk pertanian dan perikanan yang mudah rusak.
Sementara itu, sektor industri pengolahan memiliki pangsa PDRB sebesar 12,91 persen. Untuk memperkuat sektor ini, BI merekomendasikan penyiapan proyek hilirisasi yang siap investasi, pengembangan fasilitas pengolahan bersama, serta penyelarasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri.
Baca Juga : Transaksi QRIS di Sulsel Tumbuh 169 Persen, Nilainya Tembus Rp3,9 Triliun
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah sebelum dipasarkan, sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam mendukung kebutuhan industri.
Pada sektor perdagangan yang memiliki pangsa PDRB sebesar 14,31 persen, rekomendasi diarahkan pada penguatan tata niaga dan akses pasar antardaerah.
Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong mempercepat transformasi digital dan memperluas transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Baca Juga : SIBF 2026 Catat Potensi Investasi Rp9,64 Triliun, Komitmen Ekspor Capai Rp818,5 Miliar
Sementara itu, sektor konstruksi dengan pangsa PDRB sebesar 13,09 persen didorong melalui penguatan kesiapan dan kemudahan perizinan proyek infrastruktur.
BI juga merekomendasikan pengembangan skema pembiayaan inovatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, BI juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di Sulawesi Selatan. Strategi tersebut mencakup enam langkah yang terbagi dalam penguatan sektor hulu, hilir, dan koordinasi antarpihak,” katanya.
Baca Juga : Tallukarsa Pangan Jadi Strategi BI Kendalikan Inflasi
Pada sektor hulu, terdapat dua rekomendasi utama. Pertama, mengoptimalkan lahan produktif dan memperluas pertanian perkotaan (urban farming), termasuk memanfaatkan lahan kosong untuk membudidayakan komoditas pangan strategis.
Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Rumah Tani Nusantara serta Dompet Dhuafa dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Kedua, memperkuat kemitraan produksi berbasis offtaker dan BUMD pangan. Skema ini diharapkan dapat menjamin penyerapan hasil produksi sekaligus menjaga kesinambungan pasokan pangan.
Pada sektor hilir, BI merekomendasikan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan memanfaatkan perbedaan kondisi surplus dan defisit komoditas pangan strategis.
Komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi cabai, bawang merah, dan beras. Kerja sama antardaerah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dari daerah yang memiliki surplus produksi.
Selain itu, distribusi dan stabilisasi harga pangan perlu diperkuat melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), kelancaran logistik, serta pengembangan rantai dingin.
Sementara pada aspek koordinasi, terdapat dua rekomendasi. Pertama, memperkuat data stok dan neraca pangan daerah sebagai dasar mendeteksi lebih awal risiko kekurangan pasokan maupun lonjakan harga.
Kedua, mempercepat respons Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis data. Pemantauan harga, ketersediaan stok, serta realisasi tindak lanjut intervensi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, penguatan ekonomi Sulsel tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas dan investasi, tetapi juga pada perbaikan distribusi, perluasan akses pasar, serta terjaganya pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar