SULSELSATU.com, MAMUJU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Sulawesi Barat melalui rencana pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta sejumlah instansi vertikal di Sulawesi Barat.
Pembentukan satgas ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam mencegah, mendeteksi, hingga menangani praktik keuangan ilegal.
Baca Juga : OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Target Januari 2028
Kegiatan yang digelar OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di Matos Hotel Mamuju, Kamis (19/11/2026) dihadiri Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin bersama sejumlah pimpinan instansi terkait.
Instansi yang terlibat antara lain Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, serta Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Barat.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar juga dilibatkan, termasuk dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, sosial, koperasi dan UKM, perdagangan, pendidikan, serta pelayanan perizinan.
Baca Juga : OJK Perluas Akses Keuangan Nelayan di Takalar, Dorong Pembiayaan Produktif
Moch. Muchlasin menyampaikan, peningkatan literasi keuangan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan konsumen dan koordinasi lintas instansi.
Melalui pembentukan Satgas PASTI Daerah, OJK berharap berbagai pihak dapat berkolaborasi mempercepat pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal.
Satgas tersebut juga diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat deteksi dini terhadap praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Baca Juga : OJK Perkuat Keamanan Siber dan Etika Penagihan Fintech
Selain pembentukan satgas, OJK menggelar edukasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat itu disampaikan Asisten Manajer Madya Divisi PEPK OJK Sulselbar Inci Muh. Darmawan.
Materi edukasi mencakup pengelolaan keuangan secara bijak, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal.
Baca Juga : OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah
OJK juga mendorong ASN mengambil peran sebagai duta literasi keuangan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan begitu, informasi mengenai pengelolaan keuangan dan risiko layanan keuangan ilegal diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengapresiasi inisiatif OJK dalam meningkatkan literasi keuangan ASN dan mendorong pembentukan Satgas PASTI Daerah.
Sinergi antara OJK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga dinilai menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan sehat sekaligus menekan praktik keuangan ilegal di Sulawesi Barat.
Baca Juga : OJK Dorong Mahasiswa Jadi Agen Literasi Keuangan
OJK Sulsel Sulbar menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar