SULSELSATU.com, MAMUJU – Empat cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) di Sulawesi Barat, yakni Cabang Polewali Mandar (Polman), Mamasa, Mamuju, dan Majene, bersepakat mendeklarasikan pembentukan Badan Koordinasi (Badko) HMI MPO Sulawesi Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dalam rilis yang diterima redaksi, deklarasi tersebut dinilai merupakan langkah organisatoris yang didasarkan pada kebutuhan penguatan kelembagaan, pemerataan pembinaan kader, serta optimalisasi aktivitas organisasi HMI MPO di wilayah Sulawesi Barat. Inisiatif ini sekaligus menjadi respons atas belum optimalnya koordinasi dan pembinaan cabang di wilayah tersebut.
Kesepakatan pembentukan Badko HMI MPO Sulawesi Barat juga dilatarbelakangi evaluasi terhadap kinerja Badko HMI MPO Sulawesi Selatan-Barat (Sulselbar), khususnya terkait lambatnya proses pelantikan kepengurusan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Jarak antara pelaksanaan Musda dan pelantikan kepengurusan yang berlangsung kurang lebih dari satu tahun dinilai telah menimbulkan konsekuensi organisatoris.
Padahal, berdasarkan informasi yang menjadi pertimbangan empat cabang tersebut, tidak terdapat persoalan administratif dalam penerbitan surat keputusan (SK) maupun konflik internal yang dapat menjadi hambatan pelantikan.
Kondisi ini dinilai tidak sekadar menyangkut persoalan seremonial pergantian kepengurusan, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlangsungan program kerja organisasi.
“Keterlambatan pelantikan menyebabkan kepengurusan tidak dapat segera mengonsolidasikan organisasi melalui rapat kerja dan menjalankan program-program yang telah dirumuskan dalam Musda,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.
Salah satu agenda strategis yang turut menjadi perhatian ialah rekomendasi pemekaran Badko Sulawesi Barat.
Rekomendasi tersebut secara eksplisit telah tercantum dalam hasil Musda dengan rumusan Pemekaran Badko Sulbar. Namun, lambatnya proses konsolidasi kepengurusan dinilai turut memperlambat tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.
Bagi empat cabang, pemekaran Badko bukan semata-mata persoalan pembentukan struktur baru atau pembagian wilayah kekuasaan organisasi.
Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk mendekatkan fungsi koordinasi, memperpendek rentang kendali organisasi, serta memastikan proses pengaderan dan pembinaan cabang berjalan lebih efektif.
“Secara geografis, wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki rentang jarak yang cukup luas dengan tantangan mobilitas antardaerah. Situasi tersebut membutuhkan pola koordinasi yang lebih terfokus agar pendampingan cabang, penguatan kapasitas kader, serta pelaksanaan agenda organisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” lanjut pernyataan dalam rilis tersebut.
Dengan terbentuknya Badko HMI MPO Sulawesi Barat, diharapkan pembinaan organisasi di wilayah Sulawesi Barat dapat berjalan lebih intensif tanpa mengurangi efektivitas kerja Badko HMI MPO Sulawesi Selatan dalam mengembangkan organisasi di wilayahnya sendiri.
Pembagian fokus wilayah ini juga dipandang sebagai langkah rasional untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih proporsional. Badko Sulawesi Barat dapat memusatkan perhatian pada pengaderan, pembentukan cabang baru, dan penguatan cabang yang telah ada.
Sementara itu, Badko Sulawesi Selatan dapat lebih optimal menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan di wilayah Sulawesi Selatan.
Empat cabang tersebut menilai bahwa ekspansi organisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas kader dan kapasitas kelembagaan. Pembentukan cabang baru tanpa diikuti pembinaan yang memadai justru berpotensi melahirkan struktur organisasi yang tidak berkembang secara substantif.
Karena itu, kehadiran Badko HMI MPO Sulawesi Barat diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem pengaderan, memperluas jangkauan gerakan intelektual mahasiswa, serta meningkatkan kontribusi HMI MPO dalam merespons berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Barat.
Deklarasi ini sekaligus menjadi penegasan komitmen bersama empat cabang untuk mendorong penataan organisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wilayah.
Pemekaran diharapkan tidak berhenti pada pembentukan struktur, tetapi dilanjutkan dengan agenda konkret berupa penguatan cabang, peningkatan kualitas pengaderan, dan optimalisasi program organisasi.
Dengan demikian, pembentukan Badko HMI MPO Sulawesi Barat ditempatkan sebagai kebutuhan pengembangan organisasi yang telah lama diperjuangkan dan memperoleh legitimasi rekomendasi Musda.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola sekaligus memperkuat keberadaan HMI MPO sebagai organisasi kader di Sulawesi Barat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar