Logo Sulselsatu

Daftar Pencalonan di KPU, Danny Singgung Mutasi Pejabat Pemkot

Asrul
Asrul

Jumat, 04 September 2020 11:23

Danny-Fatma usai pendaftaran di KPU Kota Makassar. (Sulselsatu/Resti Setiawati)
Danny-Fatma usai pendaftaran di KPU Kota Makassar. (Sulselsatu/Resti Setiawati)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bakal calon petahana, Moh Ramdhan Pomanto menyinggung mutasi pejabat yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin hari ini, Jumat (4/9/2020).

Rudy hari ini melantik 32 pejabat eselon III dan IV hasil mutasi. Di saat yang sama, bakal calon wali kota dan wakil wali kota mendaftar di KPU Kota Makassar.

Danny mengatakan, UU Pilkada mengatur tentang netralitas ASN pasa Pasal 70 dan 71. UU ini sempat menjerat dirinya dan membuatnya dianulir dari pencalonan wali kota di Pilwali 2018 lalu.

Baca Juga : VIDEO: Danny Pomanto Menangis di Acara Perpisahan dengan ASN

Baca juga: Rudy Kembali Mutasi 32 Pejabat, Dua Camat dan Empat Lurah Diganti

Pemerintah dan Bawaslu kata Danny, perlu melakukan pengawasan ketat terhadap mutasi-mutasi di lingkup Pemkot Makassar jelang Pilwali 2020.

“Saya kira ini sangat berbeda dengan kondisinya sekarang dengan Pasal 70 yang cukup rawan,” kata Danny di sela-sela pendaftarannya di KPU Kota Makassar, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga : Jelang Akhir Jabatan, Danny Pomanto Resmikan Tiga Proyek Strategis Pemkot Makassar

“Justru Pasal 70 sekarang ini saya liat mestinya walaupun tidak ada kandidat yang berhubungan dengan pemerintah daerah, mestinya kita mengawal ini karna netralitas ASN adalah bagian yang penting dan di pasal 70 jelas sekali saya hapal ini pasal karena ini yang menghambat kita kemarin (Pilwali 2018),” sambungnya

Dnny menjelaskan, enam bulan sebelum pilwali, pemerintah dilarang mengganti atau mengangkat pejabat lingkup pemerintahan.

“Di mana enam bulan sebelumnya kalau ada pilkada di daerahnya, kepala daerah tidak boleh mengganti atau mengangkat aparat. 6 bulan. Nah ini lewati 6 bulan. Sudah masuk mi ini barang,” ucap dia.

Baca Juga : Danny Pomanto Siap Sambut Kepemimpinan Munafri-Aliyah, Rakor Perdana Digelar Pekan Depan

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin melantik 32 pejabat eselon III dan IV hasil mutasi. Dari 32 pejabat tersebut, dua camat dan empat lurah ikut diganti.

Untuk informasi, dalam UU Pilkada ada dua pasal yang mengatur netralitas ASN, yaitu Pasal 70 dan 71.

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Baca Juga : Danny Pomanto Tantang Bukti: Cari Saja Kalau Ada Namaku di Lahan Reklamasi!

Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

Editor: Hendra Wijaya

Baca Juga : RKPD 2026, Danny Pomanto Harap Appi-Aliyah Lanjutkan Program Prioritas

 

Baca Juga : RKPD 2026, Danny Pomanto Harap Appi-Aliyah Lanjutkan Program Prioritas

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News04 Mei 2025 11:52
Yayasan Hadji Kalla Perkuat Komitmen Amil Zakat Berbasis Syariah di Usia 41 Tahun
Yayasan Hadji Kalla (YHK) telah memasuki usia 41 tahun. Komitmen dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ...
Video03 Mei 2025 17:11
VIDEO: Viral Juru Parkir Minta Rp50 Ribu, Perumda Parkir Makassar Beri Teguran
SULSELSATU.com –Seorang pengendara mobil wanita terlibat cekcok dengan juru parkir di Jalan Somba Opu, Makassar, Jumat (2/5/2025). Insiden terja...
Berita Utama03 Mei 2025 12:08
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo Desak Polres Jeneponto Tuntaskan Kasus Dugaan Penimbunan BBM
SULSELSATU.com, JENEPONTO – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendorong pihak Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto untuk mengusut tuntas kas...
Sulsel03 Mei 2025 11:18
Wali Kota Parepare Tasming Hamid Buka Pekan Kebudayaan, Komitmen Pemkot Jaga Warisan Budaya
SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah Kota Parepare sekaligus melepas peser...