SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengkritik kebijakan PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin yang memberikan jabatan ganda ke sejumlah bawahannya.
Hamzah menyebut dalam pengangkatan pejabat, terlebih SKPD yang rangkap jabatan, tidak dapat dilakukan langsung oleh PJ Walikota.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Ada sistem yang tidak jalan, mekanisme tidak jalan. Yang saya tau dalam sistem pemerintahan adanya tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bukan keinginan sepenuhnya PJ Walikota tapi ada Sekertaris Daerah ada BKPSDM itu semua harus singkron,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).
Ia melihat, banyaknya SKPD yang rangkap jabatan menandakan Pemkot kekurangan SDM dalam mengelola roda pemerintahan.
“Kalau rangkap jabatan ada kesan di Kota Makassar kekurangan SDM. Saya kira ini menjadi polemik yang tidak baik di Kota Makassar selama 2 tahun ini. Menurut saya tidak sehat,” terangnya.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Sementara Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Kota Makassar Kasrudi mengaku geram dengan adanya rangkap jabatan dilingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Ini mi yang salah kemarin itu waktunya Sekda (M Ansar) kemarin rangkap jabatan, kita sering berkoar koar, bahwa tidak ada rangkap jabatan. Sekarang jamannya Rudy Djamaluddin, malah rangkap jabatan,” kata Kasrudi.
“Tidak tau maunya apa. Harusnya itu tidak ada rangkap jabatan, yang ada itu pengisian jabatan kosong. Tidak ada rangkap jabatan,” sambung Wakil DPC Gerindra Kota Makassar itu.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Penulis: Resti Setiawati
Efitor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar