SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Makassar merespon wacana Pemkot Makassar membuka kembali bioskop sebagai langkah meningkatkan gairah perekonomian di kota ini.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menyebut pemulihan ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah.
Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan dengan ketat dan hati-hati untuk menghindari kasus baru Covid-19.
Baca Juga : Erick Horas Apresiasi Pelaksanaan Pilket RT/RW yang Dinilai Demokratis
“Pemerintah sudah pasti harus menghitung untung ruginya, kalau mau dibuka terserah dia sih,” ujar Legislator Golkar ini, Selasa (27/10/2020).
Selain itu, Wahab menambahkan pemerintah harus siap menanggung resiko jika nantinya terjadi klaster baru.
Sementara, Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan upaya ini memang dianggap sangat baik utamanya dalam rangka mengembalikan ekonomi masyarakat yang sempat dirumahkan.
Baca Juga : Sosper Perda Pajak Makassar, Andi Tenri Uji Minta Warga Lebih Disiplin Bayar Pajak
“Namun perlu ada jaminan dari pemerintah bahwa bioskop-bioskop tersebut harus betul-betul steril dengan menerapkan protokol Covid-19,” kata Andi Hadi.
Tak hanya itu, jika memang hendak dibuka, perlu ada skema dalam hal menjaga jarak pada setiap kursi.
“Misalnya kursinya ada jarak-jarak juga, dipastikan sudah tidak ada kerumunan, yah boleh-boleh saja sih,” ucap Legislator PKS ini.
Baca Juga : Muchlis Misbah Sosialisasikan Perda Pembinaan Anjal Gepeng di Makassar
Dia melanjutkan bahwa bioskop memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan perhotelan, penerapan protokol Covid di bioskop dianggap cukup sulit sehingga perlu rumusan khusus agar tempat hiburan tersebut dapat tetap beroperasi.
Di bioskop, jarak antar penonton sangat rapat dan sangat bertentangan dengan aturan jaga jarak minimal satu meter.
Kemudian banyak orang akan terkumpul dalam satu ruangan, selain itu gelapnya ruangan membuat kondisi sekitar sulit diawasi.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Evaluasi Menyeluruh Program ASS demi Cegah Pemborosan Anggaran
“Di bioskop tidak ada jarak lagi apalagi dimatikan lampunya, banyak muda-mudi inikan pemerintah harus bersikap rasional, jadi pelan-pelan saja, semisal hotel mereka itu bisa nurut,” ujarnya.
Jangan sampai dengan upaya pembukaan ini tanpa dibarengi kesiapan dari bioskop justru hanya akan menambah kasus baru di Kota Makassar.
“Jadi sebenarnya ini hanya masalah teknis saja,” kuncinya.
Baca Juga : DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Kebijakan Berbasis Aspirasi Lapangan
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar