SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo meminta Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah segera melantik Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar tanpa menunggu pelantikan serentak kepala daerah lainnya.
Pasalnya, Rudi menilai masyarakat menginginkan dipimpin oleh pilihan rakyat. Makassar sudah lama kekosongan pemimpin.
Diungkapkan Rudianto Lallo usai sidang paripurna penetapan pasangan Danny-Fatmawati sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Kantor DPRD, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (28/1/2021).
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
“Harapan kita, Makassar ini harusnya secara logika dan teori, harusnya lebih cepat dilakukan pelantikan tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 (Februari),” katanya.
Menurut Rudi, pelantikan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot tidak perlu menunggu jadwal pelantikan serentak kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020. Diketahui, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjadwalkan pelantikan serentak kepala daerah yang terpilih pada
“30 Bulan ini kita dipimpin oleh Pj Walkot. Ada 3 Pj selama 30 bulan ini sehingga secara logika teori ketatanegaraan, Makassar ini harusnya lebih dulu bisa dilakukan pelantikan wali kota terpilih karena sudah lama terjadi kekosongan kepemimpinan definitif atau pemimpin yang dipilih rakyat,” tutur Rudi.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
Rudi mengatakan, Gubernur Sulsel pun punya waktu 14 hari untuk meneruskan Kemendagri hasil sidang paripurna DPRD Makassar yang menetapkan dan mengesahkan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot terpilih.
“Jika gubernur tidak memproses, maka bisa melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan langsung ke Mendagri,” kata Rudi.
Politisi NasDem itu juga berpesan kepada Danny-Fatma untuk segera menuntaskan masalah Makassar yang perlu segera dituntaskan. Dia juga meminta Danny-Fatma segera menuntaskan masalah pemerintahan di Pemkot Makassar yang selama ini dinilainya terkotak-kotak.
Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan
“Yang pasti kita harap bisa menjaga marwah pemerintah yang kami menilai terkotak-kotak. Kenapa terkotak-kotak, karena itu tadi, mungkin saja ada yang mengkotakkan, dan itu yang kita tidak mau,” katanya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar