SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mendampingi Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, dalam rangka pembahasan dua proyek strategis nasional di Sulsel. Adapun proyek strategis nasional tersebut yakni jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare dan Tol Makassar New Port (MNP).
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan, sampai saat ini masalah khusus untuk jalur KA Makassar-Parepare masih bersoal di pembebasan lahan di Barru, Pangkep, dan Maros.
“Intinya kita mau mendengarkan laporan dari berbagai pihak yang hadir hari ini. Laporan itu jangan hanya yang manis di depan saja, tapi semua kendala harus disampaikan semua, supaya kita carikan jalannya,” tegas Febry saat membuka rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dua proyek strategis nasional tersebut, di Kantor Makassar New Port, Kamis, (03/06/2021).
Baca Juga : Direktur Keamanan PT TRK Pimpin Blokade Total PSN Pomalaa, Tantang dan Maki Aparat TNI
Febry berharap proyek ini berjalan sesegera mungkin. Pasalnya, Presiden Joko Widodo terus mempertanyakan progres, terutama jalur KA Makassar-Parepare ini.
“Pokoknya harus jelas laporannya karena ini akan kami sampaikan kembali kepada atasan kami,” ujar Febry kepada stakeholder terkait.
Febry menjelaskan, berdasarkan data dari Lembaga Manejemen Aset Negara (LMAN), saat ini persoalan pembebasan lahan di Pangkep sudah mencapai 77,30 persen dan di Maros baru di angka 55,49 persen, sementara di Barru hampir rampung. “Data-data ini harus jelas dan tidak ada lagi yang harus diperdebatkan lagi,” tegasnya.
Baca Juga : Dugaan Hauling dan Stockpile Ilegal TRK, Koalisi Pemerhati Tambang Kolaka Raya Minta Antam Buka Peta IUP
Sementara, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan, untuk penyelesaian proyek strategis nasional ini tentu dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini kepala perwakilan, pemerintah provinsi, dan tentunya yang paling penting pemerintah kabupaten, dalam hal ini masing-masing Sekdanya.
“Pentingnya koordinasi terkait pekerjaan ini. Kenapa begitu penting, supaya bisa mempercepat kegiatan ini. Kalau ada komunikasi atau kegiatan yang menghambat, kan ada Sekda. Selama ini tidak satupun yang menelpon dan chat langsung saya untuk menyampaikan hal tersebut,” jelasnya.
Menurut Abdul Hayat, Pemprov Sulsel melakukan coffee morning di setiap hari Senin. Lewat coffee morning ini sebenarnya bisa disampaikan langsung apa saja kendala di lapangan.
Baca Juga : Ketegangan Jalur Hauling Pomalaa, Bupati Amri: Jangan Ada Premanisme Industrial
“Setiap Minggu kita lakukan coffee morning, dan saya kira setiap rapat ada juga hadir kadis dan pihak terkait,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar