Logo Sulselsatu

Kategori Barang Impor yang Dibebaskan Pemerintah dari PPN

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Jumat, 03 September 2021 17:40

Kategori Barang Impor yang Dibebaskan Pemerintah dari PPN

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah mengatur kembali barang impor yang bersifat strategis bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, pemerintah mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis.

“Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,” jelasnya, Jumat, (3/9/2021).

Selanjutnya, kata dia, pengaturan kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diantaranya sebagai berikut, menambahkan subjek penerima fasilitas yaitu kontraktor engineering, Procurement and Construction (EPC) yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Sponsored by MGID

Kontraktor EPC mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas.

Kemudian, menambahkan liquefied natural gas sebagai objek yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu, memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin usaha penyediaan listrik.

Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

“Selain mengatur kembali subjek dan objek yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketentuan baru ini juga mengatur tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN serta pembayaran PPN BKP strategis tertentu. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha dan memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.

Penulis : Sri Wahyudi Astuti
Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video19 September 2021 00:20
VIDEO:Aksi Nakal Bocah Kempeskan Ban Mobil yang Keluar dari Parkiran Megamas Manado
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan aksi sekelompok bocah mengempeskan ban mobil. Dalam video terlihat beberapa bocah mengempeskan ban ...
Video18 September 2021 21:42
VIDEO: Begini Penampakan Desain Stadion Mattoanging
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) belum lama ini melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Ar...
Ekonomi18 September 2021 21:12
PLN Gelar Pelatihan Videografi dan Beri Bantuan Gapura Wisata Cendol Malino
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PLN berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah serta pembe...
Sponsored by MGID
Video18 September 2021 19:10
VIDEO: Tarik Motor Kredit Macet, Kantor Finance di Karawang Dihancurkan Massa
SULSELSATU.com – Sebuah video CCTV memperlihatkan sekelompok orang menghancurkan fasilitas kantor finance. Kejadian itu terjadi di kantor financ...