Logo Sulselsatu

Ni’matullah Pimpin Demokrat Sulsel ke PT TUN Makassar

Asrul
Asrul

Jumat, 12 November 2021 18:04

Jajaran pengurus teras DPD Demokrat Sulsel mendatangi Kantor PT TUN Makassar. (Asrul/Sulselsatu).
Jajaran pengurus teras DPD Demokrat Sulsel mendatangi Kantor PT TUN Makassar. (Asrul/Sulselsatu).

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah memimpin langsung ke Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar di Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (12/11/2021).

Kedatangan Ni’matullah bersama jajaran pengurus DPD Demokrat Sulsel dalam rangka mengajukan surat perlindungan hukum dan keadilan, ke Mahkamah Agung (MA) RI melalui PT TUN.

Surat perlindungan hukum dan keadilan ini diajukan setelah gugatan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mewakili kubu Moeldoko ditolak MA beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Demokrat Sulsel Akan Melapor ke PTTUN Makassar Besok

“Hari ini kami DPD Partai Demokrat Sulsel menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan pasca kemenangan Partai Demokrat di Mahkamah Agung,” kata Ulla panggilan Ni’matullah ke awak media.

Sponsored by MGID

“Pasca kemenangan kami di MA. kami mengajukan surat ke MA melalui PTTUN. Supaya aparat hukum terutama yudikatif itu bisa memahami sejak awal posisi kami secara hukum,” sambung Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Ulla yang didampingi Sekretaris Demokrat Sulsel A Azizah Irma Wahyudiyati, Satriya Majid, Selle KS Dalle, Haidar Majid, Januar Jaury menjelaskan pengajuan permohonan dan perlindungan hukum ini diajukan oleh seluruh DPD Demokrat se-Indonesia.

Baca Juga : Bulat Dukung IAS di Musda, Fadriati: Secara Sadar Saya Nyatakan Itu

“Kegiatan ini dilaksanakan pada 34 provinsi di Indonesia dari DPD. Tujuan utama kami mau memperlihatkan ke masyarakat bahwa kami Partai Demokrat menghadapi masalah berusaha dizalimi tapi kami melawan dengan cara yang sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku,” tutur Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

Ia menambahkan surat ini diajukan mengantisipasi gangguan dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang bisa menggunakan atribut maupun nama Partai Demokrat.

“Sehingga kalau ada gangguan misalnya ada yang membentuk struktur atau menggunakan atribut Demokrat secara tidak sah. Kami bisa sampaikan sudah pernah mengajukan secara tertulis sejak awal. Ini adalah langkah antisipasi secara umum,” pungkas Ulla.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar28 November 2021 01:36
Amson Padolo Tekankan Perlunya Tata Kelola Data Pemerintah Terintegrasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo m...
Sulsel27 November 2021 22:11
Pemda Gowa dan Polda Sulsel Kolaborasi Percepat Cakupan Vaksinasi
SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Polda Sulawesi Selatan kolaborasi mempercepat cakupan vaksinasi di wilayah tersebut. De...
Sulsel27 November 2021 20:15
Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Sulsel Baru 28,45 Persen
SULSELSATU.com, MAKASSAR РCapaian vaksinasi Covid-19 di Sulsel terus digenjot. Untuk dosis 1 di provinsi Sulsel tercatat hingga hari ini Sabtu...
Sponsored by MGID
Makassar27 November 2021 20:00
Rektor UNM Menerima Kunci Secara Simbolis Rumah Grand Pinisi UNM dari Developer
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) secara resmi menerima kunci secara simbolis perumahan Grand Pinisi UNM dari Develop...