Logo Sulselsatu

Pengamat Sebut Tuntutan Pidana dan Denda Nurdin Abdullah Tidak Logis: Harusnya 12 Tahun Penjara

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 17 November 2021 14:24

KPK Menetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus Dugaan Korupsi (Ist)
KPK Menetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus Dugaan Korupsi (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Bastian Lubis menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dengan penjara enam tahun terbilang kecil.

Bastian menilai JPU KPK terlihat ragu dalam menentukan putusan ke Nurdin Abdullah. Harusnya, kata Bastian, JPU KPK menuntut Nurudin Abdullah selama 12 tahun penjara.

“Kalau saya lihat dia (Nurdin Abdullah) dituntut diatas 12 tahun, betul itu yang dibilang bahwa ragu itu KPK memberikan tuntutan” kata Bastian Lubis, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga : Iksan Iskandar Bersama Warga Jeneponto Terharu Saat Bertemu Nurdin Abdullah

Rekomendasi 12 tahun tuntutan penjara ke Nurdin Abdullah, kata Bastian, cukuplah sepadan dengan tidak pidana korupsi yang dilakukannya. Pasalnya, lanjut Bastian, Nurdin Abdullah melakukan tindak pidana korupsi secara sadar.

Apalagi, NA sempat menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017 lalu.

“12 Tahun harusnya, karena dia (Nurdin Abdullah) sudah tahu yang namanya korupsi, dia sudah mendapatkan penghargaan dari KPK, jadi secara sadar atau tidak sadar kelakuan itu merupakan murni tindak pidana korupsi, tidak ada unsur politiknya” jelasnya

Baca Juga : Taufan Pawe Temui Nurdin Abdullah, Begini Reaksi Relawan

Selain itu, Bastian juga menyarankan KPK untuk menelusuri lebih jauh keterlibatan kepala daerah di Sulsel dalam kasus tersebut.

Bastian mengaku sejumlah kepala daerah yang pernah menerima hibah bantuan keuangan di masa kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai gubernur sulsel diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Namun yang harus juga diperiksa adalah, seluruh kepala daerah di Sulsel yang mendapat hibah, karena dua daerah itu sama kasusnya, di Bulukumba dan di Sinjai” pungkasnya

Baca Juga : Dapat Remisi Kemerdekaan, Nurdin Abdullah Bebas Dari Lapas Sukamiskin

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena diduga menerima suap dan gratifikasi.

Jaksa menilai Nurdin terbukti melanggar dakwaan kesatu pertama, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor seperti diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Lifestyle21 Februari 2024 13:01
Kallafriends Berhasil Capai 50 Ribu Downloader Selama 2023
Superapp Kallafriends terus hadir memberikan digital experience berbeda kepada pelanggan. Kallafriends berhasil mencapai lebih dari 50 ribu downloader...
Ekonomi21 Februari 2024 12:44
Smartfren for Business dan AXA Insurance Kolaborasi Beri Perlindungan Bagi UKM
PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance), penyedia jasa asuransi umum dan kesehatan kerja sama dengan Smartfren for Business memberikan perlindungan...
Video20 Februari 2024 21:40
VIDEO: Suara Caleg PPP Makassar Diduga Dicuri
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tiga orang Caleg DPRD Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang maju di Dapil 2 meliputi Kecamatan Tallo,...
Hukum20 Februari 2024 21:07
Tingkatkan Kualitas Layanan AHU, Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Sosialisasi Kenotariatan, Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Sosialisasikan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkai...