SULSELSATU.com, MAKASSAR – Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyindir peserta yang memprotes nilai hasil seleksi BUMD, yang meminta untuk pengumuman hasil dilakukan secara transparan.
Namun Danny sapaannya, menilai hal itu baik bagi peserta sebab untuk menutupi nilai rendah peserta.
“Saya tanya itu salah satu timsel. Dia bilang, ‘kalau saya buka ke publik itu (nilai ujian) malu mereka itu semua, memperlihatkan kebodohannya’,” ucap Danny, Jumat (15/7/2022).
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Danny menganggap bahwa hasil daripada ujian seleksi telah selesai, sebagaimana yang diumumkan sebelumnya, semua nilai telah diakumulasikan hingga mengeluarkan perangkingan untuk tiap peserta.
“Masa kalau saya sampaikan bahwa (peserta) ini bodoh sekali jawabannya (saat ujian seleksi). Ini masa mau dikasih tahu begitu nilainya rendah,” lanjutnya.
Danny merasa hal seperti laporan sejumlah peserta ke Ombudsman Perwakilan Sulsel itu tidak perlu terlalu serius untuk ditanggapi.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Seperti yang diketahui aduan tersebut berisikan dugaan maladministrasi seleksi calon direksi dan dewan pengawas (dewas) BUMD Makassar.
“Enggak apa-apa. Cocok, sudah betul. Susah saya komentari ini barang karena alasannya itu dia lebih pintar dari orang lain,” imbuh Danny.
Dia menilai panitia seleksi (pansel) dan tim seleksi (timsel) sudah bekerja secara profesional. Dia membantah seleksi lelang jabatan BUMD Makassar disebut tidak transparan.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
“Kalau alasannya keterbukaan, apa kurangnya keterbukaan, itu ada nilainya ada terbuka, diumumkan dengan nilai. Tidak ada alasan kalau soal keterbukaan atau tidak,” tegasnya.
Kritikan itu berawal dari salah satu peserta seleksi lelang BUMD Makassar Natsar Desi menyoroti ujian kelayakan dan kepatutan (UKK) dalam seleksi direksi dan dewas BUMD yang tidak disampaikan hasilnya. Belakangan nilai peserta justru diakumulasikan dengan tahapan seleksi lain.
“Pada saat kita selesai ujian kelayakan dan kepatutan itu harus diumumkan, tetapi itu tidak diumumkan. Disatukan kemudian nanti satu bulan kemudian baru diumumkan beberapa hari lalu,” ucap Natsar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
Natsar adalah salah satu seleksi calon direksi di PDAM Makassar ini pun meminta pansel bersikap transparan soal detail hasil penilaian. Tak kunjung mendapat respons, Natsar bersama dua peserta lainnya pun mengadu ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi ke Kantor Ombudsman Sulsel, Rabu (13/7).
“Yang kami laporkan ke Ombudsman Perwakilan Sulsel adalah adanya indikasi pelanggaran prosedural mulai dari jadwal, sampai kekurang hati-hatian validasi terhadap administrasi seluruh peserta,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar