Logo Sulselsatu

Kelompok Transpuan Terancam Kehilangan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Sri Wahyudi Astuti
Sri Wahyudi Astuti

Minggu, 18 September 2022 15:02

Transgender (dokumen: Int)
Transgender (dokumen: Int)

SULSELSATU.com, NASIONAL – Belasan ribu kelompok transpuan terancam kehilangan hak pilih pada pemilu 2024 nanti. Sebab, mereka kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan karena label LGBTQ+ .

Dalam pemilihan umum, kelompok transpuan harus gigit jari lantaran kehilangan hak politiknya. Mereka menemui berbagai hambatan untuk menyampaikan hak pilihnya.

Seperti hambatan mendapatkan dokumen kependudukan. Mereka kesulitan mendapatkan itu, karena dalam dokumen kependudukan hanya ada dua gender, yang diakui yaitu laki-laki dan perempuan.

Baca Juga : Fantastis! Jokowi Taksir Biaya Pelaksanaan Pemilu 2024 Capai Rp110,4 Triliun

Namun, pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengatakan, bahwa dalam menyampaikan hak pilih tidak membeda-bedakan gender pemilih, selama semua berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Kami tidak bisa keluar dari koridor yang tertuang dalam aturan,” kata Betty dikutip dari Jaringid, Minggu, (18/9/2022).

Dia juga menganggap, bahwa transpuan atau transgender bagian dari warga negara Indonesia. Selama mereka berusia 17 tahun, dan sudah menikah, maka akan dikategorikan sebagai pemilih. Dibuktikan dengan KTP elektronik.

Baca Juga : Tak Lagi Bicara 3 Periode, PAN: Kita Memilih Menyambut Pemilu 2024

Namun, karena kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan, kelompok transpuan merasa tidak dikategorikan sebagai pemilih.

Seperti, yang terjadi di Desa Jopu, Nusa Tenggara Timur. Kelompok transpuan masih sulit mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.

“Ketika kami datangi pemerintah desa. Kami sampaikan hak kami, seperti kebutuhan mengurus KTP dan mengurus KK. Minta bantuan itu. Kami disuruh urus sendiri (tidak dibantu pemerintah),” kata Inces, salah satu transpuan di Desa Jopu, Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga : VIDEO: Presiden Jokowi Minta Tak Ada Menteri yang Menyuarakan Penundaan Pemilu 2024

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah menilai masalah transpuan tak dapat memilih merupakan dampak dari cara pandang pemerintah yang melihat identitas gender dalam administrasi hanya laki-laki dan perempuan. Alih-alih diberi kondisi agar mampu (enabling condition), kelompok ini malah dianggap tidak perlu.

“Ini persoalan struktural terkait dengan cara pandang dan kebijakan negara yg tidak ramah kepada mereka: soal pendataan penduduk yang utamanya berkaitan dengan identitas kelamin,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, transpuan dalam pemilu menjadi kelompok termarjinalkan. Identifikasi gender, kata dia, telah memperburuk atau memicu perlakukan aparatur maupun masyarakat ketika hendak menggunakan hak pilih.

Baca Juga : VIDEO: Presiden Jokowi Minta Tak Ada Menteri yang Menyuarakan Penundaan Pemilu 2024

“Transpuan termasuk kelompok paling termarjinalkan dalam pemilu karena ada persoalan struktural, kultural, hingga persoalan teknis,” jelas Hurriyah.

Penulis : Muhammad Junaedi

 Komentar

 Terbaru

Video06 Oktober 2022 20:06
VIDEO: Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh saat Banjir, 3 Siswa Dikabarkan Meninggal
SULSELSATU.com – Banjir terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (6/10) sore. Hingga mengakibatkan tembok MTSN 19 Pondok Labu, Insiden rob...
OPD06 Oktober 2022 20:04
Program Ipal Komunal Pemkot Makassar Jadi Percontohan di Indonesia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah (PAL) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan rapat bersama T...
Nasional06 Oktober 2022 19:08
Dukung Pengurangan Emisi, Program BRI Menanam Proyeksikan Penyerapan Karbon Hingga 108 Ribu Ton CO2
SULSELSATU.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) turut ambil bagian dalam mendukung ketahanan iklim melalui penyerapan emisi karbon. Sal...
Makassar06 Oktober 2022 18:56
Fatmawati Rusdi Buka High Level Meeting TPID Kota Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengendalikan laju infla...