Logo Sulselsatu

Pemkot Makassar Akan Sidak ke Sejumlah Apotek, Pastikan Tidak Ada Obat yang Dilarang Terjual

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Sabtu, 22 Oktober 2022 08:56

Wali Kota Makassar Danny Pomanto (Ist)
Wali Kota Makassar Danny Pomanto (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menginstruksikan penarikan daftar obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol yang dicurigai sebagai penyebab gagal ginjal akut misterius di Indonesia.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan segera melakukan sidak ke sejumlah apotek.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam waktu dekat Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan turun melakukan sidak untuk memastikan apotek tidak menjual lagi obat-obat dilarang.

Baca Juga : Puluhan Tahun PSU Belum Diserahkan, Pemkot Makassar Ultimatum Pihak PT GMTD

“Harus ada (sidak) segera kami persiapkan, ini harus ada,” ujar Danny Pomanto sapaannya, saat ditemui di kediamannya Jalan Amirullah, Jumat, (21/10/2022).

Dia juga mengungkapkan, bahwa belum mendapat laporan terkait kasus anak menderita gangguan ginjal akut atipikal karena mengonsumsi obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

“Hingga hari ini kita belum ada laporan karena ini menjadi konsen, kalau ada misalnya anak-anak ginjal akut pasti ke rumah sakit. Kalau dia di rumah sakit pasti laporannya masuk. Nah sampai sekarang ini belum ada laporan secara masif,” kata Danny.

Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Disiapkan, Pemkot Makassar Rampungkan Urusan Lahan

Danny mengimbau seluruh apotek di Makassar untuk tidak mengedarkan obat-obat yang sudah terkontaminasi dengan EG dan DEG yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan sirup obat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Saya kira apotek dengan kesadaran sendiri, demi kesehatan masyarakat kota. Saya berharap agar tidak diperjualbelikan lagi,” katanya.

Ia juga mengimbau agar para orang tua. Jika anak mengalami sakit segera menghubungi layanan center 112.

Baca Juga : Komitmen Taat Bayar Pajak, Claro Makassar Raih Penghargaan Tax Award 2025

“Bagi semua keluarga terutama ibu-ibu kalau ada anaknya sakit manfaatkan 112 sehingga kita bisa monitor. Pemerintah lebih peka memonitoring hal-hal yang dilarang seperti dugaan sirup Paracetamol ini,” ucap Danny.

Menurutnya, otorisasi pengawasan obat-obatan ada pada Dinas Kesehatan. Oleh karenanya, Danny meminta Dinkes untuk melakukan penegakan aturan terkait hal ini.

“Makanya dinkes harus bantu Satpol PP karena ini penegakan aturan terutama pencegahan, sehingga anak-anak kalau sakit di lapangan harus termonitor. Biasanya kan cuman dipandang enteng tidak dibawa Rumah Sakit nah ini jadinya fatal kalau ternyata ada ginjal akut,” tutur wali kota dua periode ini.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Muhammad Junaedi
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan03 Februari 2026 19:40
Forum Perangkat Daerah Kominfo Makassar Bahas Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik
SULSELSATU.com MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah untuk membahas penguatan digital...
Makassar03 Februari 2026 19:38
Walikota Appi Serukan Percepatan Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran ke Masyarakat
SULSELSATU.com JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar, akan terus meningkatkan efisiensi proses penyaluran bantuan sosial, melalui pemanfaatan tekno...
News03 Februari 2026 17:09
Program Leadership Enhancement, SPJM Matangkan Kompetensi untuk Keunggulan Layanan dan Bisnis
PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) sebagai salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services...
Sulsel03 Februari 2026 08:13
Rakornas 2026 di Bogor, Wali Kota Tasming Hamid Dukung Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
SULSELSATU.com, BOGOR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan ...