SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang multidimensi, Pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPIP/TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan.
Inovasi tersebut adalah program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang Kick Off GNPIP 2023 Minggu (5/3/2023) di Makassar yang mengusung tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional.
Tujuh program unggulan tersebut terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Baca Juga : 22 UMKM REWAKO Binaan BI Sulsel Jajaki Peluang Ekspor di Trade Expo Indonesia 2026
Program unggulan ini disusun mengacu pada peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 dan strategi pengendalian inflasi GNPIP 2023 yang mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP yang telah berhasil mengendalikan tekanan inflasi pangan pada 2022, diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan dan mendorong produksi.
Langkah tersebut juga dapat mendukung ketahanan pangan nasional yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Baca Juga : BI Sulsel Bawa 11 UMKM Binaan Perluas Pasar di ISEF 2026
“Guna memastikan terkendalinya inflasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi volatile foods (VF) dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerjasama antardaerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi,” kata Perry.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar