SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kelangkaan bahar bakar minyak (BBM) khususnya solar kembali langka di Provinsi Sulawesi Selatan.
Bahkan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melihat langsung bagaimana para sopir truk sampai berjam-jam mengantre di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar solar.
“Saya pantau beberapa SPBU khususnya di Kabupaten Bone ada antrean panjang, sampai bermalam itu sopir truknya. Ini ada apa,” ujar Bahtiar.
Baca Juga : Meski Tak Masuk Survei, Andi Palalloi Tabrang Optimis Tembus Senayan
Merespon hal itu, Caleg DPR RI Dapil Sulsel 2 dari Partai NasDem Andi Palalloi menyampaikan beberapa solusi yang ditawarkan kepada seluruh pihak terhadap persoalan kelangkaan solar tersebut.
“Mestinya hal ini tidak perlu terjadi jika pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas perlu berterus terang kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi,” kata Andi Palalloi Tabrang kepada wartawan, Senin (18/12/2023).
“Jangan semua pihak hanya berusaha mengeluarkan pernyataan berupa pembelaan terhadap institusinya masing-masing saja, namun tidak ada yang berusaha memperbaiki keadaan,” sambung Caleg pemilik nomor urut 5 itu.
Baca Juga : Meski Tanpa Petahana, Andi Palalloi Tabrang Optimis NasDem Raih Kursi Senayan di Dapil Sulsel 2
Politisi berlatar belakang pengusaha ini menawarkan solusi kongkrit yang bisa dilakukan untuk agar persoalan kelangkaan tak terjadi lagi.
“Beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain, bahwa biosolar hanya dijual kepada semua jenis angkutan umum darat, sungai dan laut, para petani dan nelayan saja dan tidak diperuntukkan bagi semua jenis kendaraan pribadi,” jelas pemilik tagline Anak Kampung ini.
Hal lain kata Andi Palalloi adalah dibutuhkan Satgas yang melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM.
“Selanjutnya, pemerintah perlu membentuk satuan tugas pengawasan yang tidak hanya terdiri dari orang pemerintahan dan Pertamina saja, melainkan harus terdiri dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Misalnya melibatkan para pemilik SPBU, Asosiasi Angkutan Orang, Asosiasi Angkutan Barang, Asosiasi Petani, Asosiasi Nelayan, dan Masyarakat Transportasi Indonesia,” ungkapnya.
Terakhir adalah, perlu ada ketegasan dari pihak berwenang bila ditemukan ada yang bermain
“Perlu juga diberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi SPBU jika ada yang terbukti menyalurkan Biosolar kepada yang tidak berhak. Atau, pemerintah harus berani mencabut subsidi Biosolar jika memang punya alasan tidak mau APBN tekor gara-gara kenaikan harga minyak dunia,” tutup Andi Palalloi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar