SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Sulsel, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, wajib melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD.
Arahan tersebut disampaikan Prof. Fadjry dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).
Dia menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap pejabat wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
“Sebagai ASN, kita wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apa pun. Birokrasi harus tetap berjalan, meskipun ada keterbatasan fiskal. Kita ini ASN, harus sami’na wa atho’na—apa pun yang menjadi keputusan pimpinan, kita harus laksanakan,” ujar Prof. Fadjry.
Ia mengungkapkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pengurangan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga oleh kementerian dan lembaga di tingkat nasional.
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menegaskan bahwa perencanaan program harus dilakukan dengan lebih matang agar tetap berjalan efektif meskipun dalam keterbatasan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
“Kalau kita rencanakan dengan baik, Insyaallah pelaksanaannya juga akan baik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar tujuan program tetap tercapai,” kata Risbiyantoro.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran agar efisiensi yang diterapkan tidak menghambat jalannya program prioritas.
“Perencanaan penganggaran yang sinkron akan memudahkan pemerintahan yang baru dalam menjalankan programnya. Kami di BPKP akan berupaya menjembatani agar anggaran lebih efektif dan sesuai sasaran,” tambahnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar