Logo Sulselsatu

Kamrussamad Tegaskan Dana Desa Jadi Kekuatan Inti Atasi Pengangguran

Asrul
Asrul

Kamis, 17 April 2025 12:23

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menegaskan bahwa Dana Desa merupakan kekuatan inti dalam mengurangi pengangguran dan menggerakkan roda perekonomian di wilayah pedesaan.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (17/4/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono sebagai keynote speaker, Bupati Maros H.A.S Chaidir Syam, Forkopimda Kabupaten Maros, para kepala desa, ketua BPD, lurah, serta tokoh masyarakat dari seluruh penjuru Kabupaten Maros.

Baca Juga : Chaidir Syam Tegaskan Siap Pimpin PAN Sulsel, Janjikan Kepengurusan yang Solid

Dalam sambutannya, Kamrussamad menyampaikan pentingnya sinergi antara DPR, BPK, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem tata kelola Dana Desa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

“Awal kesuksesan desa dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan yang baik. Pengelolaan dana desa harus mengedepankan prinsip spending better-belanja yang berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Ini bisa membuka lapangan kerja serta menciptakan sumber-sumber produksi baru di desa,” tegasnya.

Kamrussamad menambahkan, komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan desa tercermin dari alokasi Dana Desa yang terus meningkat. Untuk Kabupaten Maros sendiri, alokasi tahun ini naik menjadi Rp78 miliar. Sementara secara nasional, Dana Desa mencapai lebih dari Rp880 miliar.

Baca Juga : Momentum Hari Kartini, Andi Nirawati Terpilih sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel

Tak hanya mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menyebut koperasi ini akan dilaunching pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah bentuk kelembagaan yang lebih terintegrasi dan akuntabel. Pendanaannya akan melibatkan APBN, APBD, dan dukungan dari perbankan nasional maupun sektor swasta. Ini jadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi desa ke depan,” ujar politisi asal Sulawesi Selatan tersebut.

Terkait pendanaan koperasi, Kamrussamad menjelaskan bahwa alokasi khusus masih dalam proses usulan. Namun demikian, ia optimistis koperasi ini akan mendapat dukungan penuh, mengingat besarnya potensi dampak positif terhadap perekonomian desa.

Baca Juga : Siap Besarkan PAN Sulsel, Chaidir Syam Tak Gentar Berhadapan Kahfi dan Husniah di Muswil

Menanggapi rencana tersebut, Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam menyampaikan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi dan pendataan koperasi yang ada di desa.

“Dari 80 desa di Maros, sudah ada sekitar 20 koperasi yang aktif. Kami tengah mengkaji koperasi mana saja yang bisa dijadikan Koperasi Merah Putih, dan juga mendorong pembentukan koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki,” jelas Chaidir.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program Presiden dalam membentuk Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga : Penanganan Banjir dan Sampah di Sulsel Jadi Sorotan Andi Nirawati Saat Reses

Kamrussamad juga mengapresiasi capaian Kabupaten Maros dalam mendorong peningkatan status desa. Jika sebelumnya jumlah desa mandiri masih minim, kini telah mengalami peningkatan signifikan. Ia berharap, dana desa mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya yang masih menyentuh angka 30 ribu jiwa di wilayah Maros.

“Dengan dana desa yang tepat guna, desa tertinggal bisa dikikis. Kita ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kamrussamad menegaskan bahwa DPR RI bersama BPK akan terus mengawal proses pengawasan dan implementasi Dana Desa, agar penggunaannya tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Hukum06 Mei 2025 21:10
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Rakor Virtual Optimalisasi Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Koordinasi Virtual bertaju...
OPD06 Mei 2025 21:02
Aset Reklamasi Belum Rampung, DPRD Sulsel Desak Kepastian dari PT Yasmin dan Pemprov
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan lapangan ke kantor PT Yasmin Bumi Asri yang berl...
Hukum06 Mei 2025 20:24
Kurang dari 24 Jam Pasca Dilaporkan, Polisi Ringkus 5 Terduga Pelaku Curnak di Bulukumba
SULSELSATU.com, BULUKUMBA – Tim Resmob Polres Bulukumba bersama personel Polsek Kindang berhasil mengungkap kasus pencurian ternak (curnak) yang ter...
Makassar06 Mei 2025 19:50
Bantuan Alat Pertanian untuk Warga Barombong, Andi Tenri Uji Apresiasi Respons Cepat DPP Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Aspirasi warga Barombong akhirnya membuahkan hasil. Dinas Perikanan dan Pertanian (DPP) Kota Makassar menyalurkan bantuan...