SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Baik dari Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian PU. Apalagi penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama proyek ini dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan pengolah sampah asal China, Shanghai SUS Environment, beberapa tahun lalu.
Hal ini menjadi pembahasan saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima Executive Vice President Chief Representative of Indonesia Office, Stephen Yee, dari Shanghai SUS Environment terkait Proyek PSEL, di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (26/5/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, perlunya kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia menyatakan bahwa kejelasan arahan dari Kementerian sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proyek ini dapat berjalan dengan terarah dan efektif.
“Untuk melanjutkan atau tidak, kami butuh kepastian dari Kementerian, apakah proyek ini mau jalan atau tidak. Apakah kita lanjutkan dengan sistem yang sudah ada, atau menggunakan sistem yang baru,” ujar Wali Kota berlatar pengusaha itu.
Ia menambahkan bahwa langkah konkret perlu segera ditentukan, termasuk menghitung ulang kapasitas dan daya angkut yang dimiliki kota dalam pengelolaan sampah ke depan.
“Kita pastikan dulu, apa langkah selanjutnya. Kita hitung-hitungan lagi berapa daya angkut yang kita punya,” lanjutnya.
Pernyataan ini mempertegas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sampah yang saat ini berada dalam kondisi darurat.
Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
“Kita berharap, melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian terkait, dapat diperoleh kejelasan langkah teknis dan kebijakan untuk mengakselerasi implementasi PSEL di Makassar.
Ia menjelaskan bahwa kondisi darurat sampah yang terjadi di Makassar mendorong percepatan pelaksanaan proyek ini. Diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi persoalan sampah, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
Awalnya proyek ini disebut berasal dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi, tetapi kini belum jelas apakah pengelolaannya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, atau lembaga lainnya.
“Minggu depan saya akan menghadap Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi di Makassar, termasuk sistem pengelolaan lingkungan, kemampuan fiskal daerah, serta rencana-rencana ke depan,” jelasnya.
Ditambahkan, keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, yang membuat pelaksanaan proyek tidak bisa secepat sektor swasta.
“Kalau swasta mungkin bisa cepat, tapi ini uang negara, jadi banyak aturan yang harus diikuti,” tegasnya.
Wali Kota Makassar berharap, dengan adanya arahan dan pencerahan dari pemerintah pusat, seluruh pihak yang terlibat dapat menyamakan pola pikir dan mempercepat pelaksanaan proyek strategis ini.
“Kalau kita sudah satu pola pikir, saya yakin diskusi akan berkembang dan implementasi bisa lebih cepat,” pungkasnya.
Sedangkan tim penghubung dari Shanghai SUS Environment, pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam menilai kecukupan ruang fiskal tersebut. Kajian fiskal ini nantinya juga menjadi dasar pengajuan bantuan layanan pengelolaan sampah ke Kementerian Keuangan.
Analisa fiskal ini akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan biaya layanan pengelolaan sampah. Adanya informasi mengenai peraturan presiden (Perpres) baru yang sedang disiapkan pemerintah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar