SULSELSATU.com MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa rotasi dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan dan mempercepat capaian pembangunan kota.
Pelantikan yang melibatkan pejabat eselon II, III, dan IV ini disebut sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan kompetensi pejabat yang ada.
“Ini adalah proses yang sangat umum dalam pemerintahan. Kita melihat kebutuhan riil di setiap SKPD dalam 4 bulan terakhir, dan hari ini kita ambil langkah untuk memperkuat kerja tim,” kata Munafri dalam sambutannya, Senin (16/6/2025).
Munafri menegaskan bahwa mutasi jabatan ini bukan bentuk penghentian terhadap capaian pemerintahan sebelumnya, melainkan bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan ini tidak parsial. Kita melanjutkan, menyesuaikan, dan mempercepat agar bisa lebih baik dari target sebelumnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah sektor krusial seperti pendidikan dan sosial yang membutuhkan perhatian ekstra, terlebih dalam menghadapi masa penerimaan siswa baru dan dinamika sosial masyarakat perkotaan.
“Setiap pejabat harus siap bekerja cepat dan tepat. Saya percaya kemampuan yang dimiliki Bapak-Ibu sekalian, tapi ini saatnya memaksimalkan potensi dan membuktikan kontribusi nyata,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menginginkan seluruh SKPD saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pemerintahan ini harus dibangun dalam kolaborasi, bukan eksklusivitas. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan manajemen yang kuat dan saling dukung, kita bisa hasilkan perubahan,” katanya.
Menanggapi isu beredarnya susunan nama pejabat sebelum pelantikan, Munafri menjelaskan bahwa tidak semua nama dalam daftar itu otomatis dilantik karena berbagai pertimbangan administratif.
“Gerbong ini masih akan terus bergerak. Yang belum dilantik, akan menyusul jika semua persyaratan lengkap. Kita ingin semua proses ini berjalan jujur, transparan, dan objektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan, jabatan tidak diberikan atas dasar kedekatan pribadi atau hubungan kekerabatan.
“Tidak ada karena sepupu, teman, atau satu agama. Semua berdasarkan kompetensi dan kapabilitas. Saya hargai kecerdasan, inovasi, dan semangat kerja,” ujarnya tegas.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan diberi Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk memastikan capaian kinerja berjalan maksimal.
“Output dan goals kita sudah jelas. Tinggal bagaimana cara kita ke sana. Itulah tugas semua pejabat hari ini,” tutup Munafri.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar