SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinkronisasi TJSL dalam Mendukung Pembangunan Daerah Luwu Timur” yang dilaksanakan pada Kamis (19/6/2025) di Hall TAB, Sorowako diawali dengan sambutan dari Endra Kusuma selaku perwakilan manajemen PT Vale Indonesia Tbk.
Dalam sambutannya, Endra menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para pemangku kepentingan.
“Penting peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TJSL yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Hendra.
Baca Juga : Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Obert Datte yang menekankan bahwa FGD ini merupakan respons atas sejumlah isu yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.
Dalam RDP sebelumnya, isu yang dibahas adalah belum sinkronnya pelaksanaan TJSL dengan dokumen perencanaan daerah, pendekatan yang masih bersifat proposal, serta ketidakjelasan peran antar pelaku.
“Berharap FGD ini menjadi titik awal pembenahan sistemik dalam pelaksanaan TJSL yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” kata Obert Datte.
Baca Juga : Vale Indonesia Buka Peluang Vendor Lokal di IGP Pomalaa
FGD ini menghasilkan beberapa poin strategis, di antaranya, pertama adalah pentingnya menyusun Panduan Teknis TJSL yang berlaku bagi seluruh badan usaha (PT, BUMN, BUMD, kontraktor, dan mitra kerja).
Kedua adalah perlunya sinkronisasi program TJSL dengan RPJMD, RKPD, dan prioritas pembangunan daerah, kemudian penguatan kelembagaan LPTJSL dalam fungsi koordinasi, mediasi, evaluasi, dan pelaporan.
Poin keempat adalah penerapan standar internasional seperti SDGs, GRI, dan ISO 26000 dalam pelaporan TJSL, selanjutnya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan partisipatif.
Baca Juga : Dua Warga Luwu TimurTerima Beasiswa S2 PT Vale
Terakhir adalah komitmen PT Vale untuk menjadikan Rencana Induk PPM sebagai acuan utama dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan maupun kontraktor, yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja mitra.
Sebagai penutup, FGD ini menandai lahirnya komitmen kolaboratif lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun tata kelola TJSL yang inklusif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
Melalui forum ini, para pihak tidak hanya menyepakati pentingnya memperkuat integrasi TJSL dengan strategi pembangunan daerah, tetapi juga mendorong penyusunan regulasi daerah, baik dalam bentuk revisi Perda maupun penyusunan Perbup—sebagai panduan implementasi TJSL bagi seluruh pelaku usaha yang beroperasi di Luwu Timur.
Baca Juga : Pendapatan PT Vale Naik 27 Persen, Produksi Capai 18.341 Ton Nikel Matte
Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, FGD ini diharapkan menjadi tonggak awal menuju pelaksanaan TJSL yang lebih sistematis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar