SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, KONI Sulsel, dan sejumlah atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada Senin (23/6/2025).
Agenda utama RDP membahas keterlambatan pembayaran bonus bagi para atlet berprestasi yang berlaga di PON Aceh–Sumatera Utara tahun 2024 lalu.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, menyampaikan tiga rekomendasi tegas yang dihasilkan dalam rapat tersebut.
Baca Juga : OPINI: Prabowo, JK, dan Kekuatan Dialog
Salah satunya adalah mendesak Pemprov Sulsel untuk segera mencairkan bonus para atlet paling lambat satu minggu sejak tanggal RDP digelar.
“Kami menegaskan, berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2024, bonus prestasi atlet PON harus dibayarkan secepatnya, paling lama tujuh hari setelah 23 Juni. Tidak ada lagi alasan untuk menunda,” kata Nirawati.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyinggung soal skala prioritas anggaran pemerintah dalam mendukung olahraga. Menurutnya, penghargaan terhadap prestasi atlet tidak bisa ditawar atau dipinggirkan oleh kepentingan lain.
Baca Juga : Kamrussamad Ingatkan Pemerintah Waspadai Tekanan Ekonomi Akibat Konflik Global
“Kalau memang tidak sanggup membayar bonus, sebaiknya jangan beri harapan untuk ikut PON. Pengorbanan para atlet bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Komisi E juga meminta Pemprov Sulsel untuk mulai menganggarkan dana bonus bagi ajang PON XXII tahun 2028 sejak dini. Pembayaran harus dilakukan tepat waktu tanpa menunggu para atlet “keringatnya kering”, sebagaimana sering terjadi sebelumnya.
Sebelumnya, desakan pembayaran bonus ini juga dilontarkan oleh Pembina Pertina Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis. Ia mengkritik keras sikap abai pemerintah terhadap nasib atlet berprestasi.
Baca Juga : KPP Sulsel Ajak Perempuan Parlemen Hadirkan Kebijakan Pro Perempuan dan Anak
“Saya tahu ada atlet yang ingin membahagiakan orang tuanya, ingin bangun rumah, buka usaha. Tapi semua itu kandas, bukan karena mereka kalah, tapi karena negara abai menepati janjinya,” ujar Januar dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/6/2025).
Menurut Januar, keterlambatan pembayaran bonus bukan hanya soal birokrasi, tapi mencerminkan kegagalan moral pemerintah.
“Kita tidak sedang bicara angka. Ini tentang kehormatan, komitmen, dan harga diri daerah,” tandasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar