SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gelombang penolakan terhadap rencana penurunan skema potongan komisi bagi driver ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 10 persen terus bergulir. Kali ini datang dari komunitas ojol di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros. Ratusan driver yang tergabung dalam berbagai komunitas secara tegas menyatakan sikap menolak wacana tersebut. Mereka justru menyuarakan dukungan terhadap skema 20 persen yang selama ini diberlakukan, karena dianggap lebih adil dan memberikan perlindungan serta kepastian penghasilan yang layak.
Setelah aksi 177 yang dilakukan di Monas, mulai bermunculan banyak komunitas ojol lainnya yang berani menyuarakan ketidaksepahaman dengan opini publik yang berkembang selama ini, terutama terkait tuntutan agar komisi diturunkan menjadi 10 persen.
Budi Yaya, Ketua komunitas Unit Reaksi Cepat Makassar Gowa Maros (URC MGM), menilai bahwa skema potongan 20 persen justru merupakan bagian dari sistem yang mendukung kesejahteraan para mitra pengemudi. Ia menekankan bahwa potongan tersebut sepadan dengan sejumlah benefit konkret yang dirasakan langsung oleh driver.
“Kami tetap mendapatkan bantuan asuransi, layanan bantuan 24 jam, GrabBenefits, dan pusat pengaduan yang aktif. Itu sudah sangat membantu kami di lapangan. Kalau sistem seperti ini tiba-tiba diganti tanpa pertimbangan yang matang, maka yang akan paling terdampak adalah kami sendiri yang tiap hari menggantungkan hidup dari jalan,” ujar Budi.
Yohanes, Ketua Komunitas Grab Bike Sektor Manggala, juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan operasional platform digital. Menurutnya, penurunan potongan komisi tanpa strategi yang matang dapat merusak ekosistem layanan transportasi daring secara menyeluruh.
“Kalau aplikasi sehat, driver pun ikut aman. Jangan hanya lihat dari angka potongan saja. Tanpa insentif dan promo, order bisa sepi. Itu yang justru bisa menghancurkan penghasilan kami,” tegas Yohanes.
Senada dengan itu, Nurmila Burhan, Ketua Komunitas Grab Gowa Community, menegaskan bahwa keberadaan aplikasi transportasi online tidak hanya membantu driver, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik dan distribusi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Ia memperingatkan bahwa keputusan yang gegabah bisa memutus mata rantai ekonomi yang telah terbentuk.
“Aplikator bukan cuma soal driver, tapi juga ribuan pelaku UMKM yang bergantung pada platform. Jangan gegabah ambil keputusan hanya karena tekanan pihak-pihak yang tidak tahu kondisi lapangan,” ujar Nurmila.
Arif Budianto dari Grab Hero Community menyampaikan bahwa potongan 20 persen tidak memberatkan selama aplikator tetap berkomitmen memberikan layanan dan manfaat yang mendukung kesejahteraan mitra. Menurutnya, potongan itu justru memungkinkan perusahaan menyelenggarakan program pelatihan, promosi, serta perlindungan bagi driver.
“Kami tidak keberatan selama ada timbal balik yang jelas dan menguntungkan. Kalau aplikator ditekan dan rugi, yang paling duluan kena dampaknya pasti kami, driver di jalan,” katanya.
Sultan, Ketua Komunitas Sapu Rata Kota Desa, menekankan pentingnya mendengar suara mitra aktif dalam penyusunan kebijakan. Ia mengkritik narasi publik yang kerap dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak lagi bekerja sebagai pengemudi.
“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujar Sultan.
Penolakan terhadap rencana penurunan komisi juga datang dari berbagai komunitas lain di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros. Mereka yang menyatakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen antara lain:
- Syamsul Katarri, Ketua GrabBike Selebritas Jalanan
- Sulaiman, Ketua Grab Makassar Community
- Abdul Hafids, Ketua Grab Bulo Sibatang
- Eka Prasetya, Ketua Mega Antang
- Ahmad, Ketua Solidaritas Biringkanaya Community
- Adri Priandi, Ketua Solidaritas GrabBike Kota Daeng
Dalam pernyataan kolektif, para ketua komunitas tersebut mengingatkan bahwa potongan komisi bukan hanya soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem transportasi online. Dana dari potongan komisi itu selama ini digunakan untuk membiayai program penting seperti perlindungan kecelakaan, pelayanan pelanggan, bonus kinerja, pelatihan, dan promosi konsumen.
Mereka juga mengingatkan bahwa penurunan komisi bisa menurunkan daya saing aplikator terhadap layanan transportasi konvensional, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan dan penghasilan driver.
“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berpihak pada keberlangsungan semua pihak, bukan hanya satu sisi,” tegas Budi Yaya.
Lebih jauh, para komunitas ini mendesak Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI untuk lebih mendengar suara para mitra aktif yang benar-benar bekerja di lapangan setiap hari. Mereka meminta agar penyusunan kebijakan tetap mengedepankan keseimbangan antara kepentingan mitra, aplikator, dan konsumen, agar sistem yang selama ini berjalan baik tidak rusak oleh keputusan yang terburu-buru.
Atas dasar itu, komunitas-komunitas ojol di Makassar, Gowa, dan Maros menyatakan tidak akan ikut serta dalam aksi turun ke jalan pada 21 Juli 2025 yang diinisiasi oleh Garda. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sesuai dengan nurani dan realitas yang mereka hadapi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar