Logo Sulselsatu

Wali Kota Makassar Ultimatum OPD Terkait PAD dan Serapan Anggaran

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 13 Agustus 2025 10:45

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan ultimatum kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan camat terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan anggaran.

Peringatan ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).

Munafri menegaskan, monitoring dan evaluasi (monev) harus fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input atau pencapaian fisik. Ia meminta semua perangkat daerah mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

Selama enam bulan menjabat sejak 20 Februari 2025, Munafri mengaku memberi ruang bagi SKPD untuk menunjukkan kinerja sebelum melakukan intervensi langsung.

Namun, ia memastikan mulai bulan depan akan melakukan pengawasan ketat, termasuk melalui pertemuan langsung dengan pimpinan SKPD.

“Serapan anggaran bukan berarti kinerja. Kinerja harus diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Munafri juga menekankan pentingnya penguatan SDM, kepemimpinan yang solid, komunikasi yang efektif, dan penggunaan data kinerja untuk pengambilan keputusan.

Ia meminta setiap program strategis dibahas bersama untuk memastikan dampak nyata bagi warga.

Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Makassar, Fajar Hidayat, melaporkan hingga 30 Juli 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp1,4 triliun atau 25 persen dari total anggaran Rp5,7 triliun. Sementara pendapatan daerah baru terealisasi Rp830 miliar atau 33 persen dari target Rp2,4 triliun.

Pendapatan transfer telah mencapai Rp1,3 triliun dari target Rp2,9 triliun, sehingga total pendapatan dan transfer yang dibukukan sebesar Rp4,46 triliun.

Fajar menyebut, monev ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD 2025, dan Perwali Nomor 57 Tahun 2024. Tujuannya untuk mendapatkan data capaian kinerja dan keuangan sekaligus mengidentifikasi hambatan program.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Andi Baso Mappanyompa
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar05 November 2026 10:10
MTQ Makassar Buka Audisi se-Sulsel, Hadiah Capai Rp1,4 Miliar
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar 2026 telah menarik lebih dari 1.200 pendaftar hingga awal November. Jumlah tersebut hampir dua k...
Ekonomi05 November 2026 10:06
OJK Ajak Warga Sulsel Manfaatkan Produk Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak masyarakat Sulawesi Selatan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan syariah dalam kehidupan sehar...
Nasional05 November 2026 06:58
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
PT Vale Indonesia Tbk menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES...
Ekonomi04 November 2026 20:56
OJK dan Bank Sulselbar Kolaborasi Perluas Akses Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk...