SULSELSATU.com, MAKASSAR – Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Makassar menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap target Zero Accident dalam program pelayanan publik berbasis pangan tersebut.
Ketua PPJI Makassar, Munatsir, mengatakan bahwa peran pelaku jasa boga sangat menentukan keberhasilan MBG. Menurutnya, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama karena MBG melibatkan proses produksi dan distribusi makanan dalam skala besar.
Baca Juga : Peringati HUT ke-1, GAN Paparkan Peran Nyata Dukung Asta Cita Prabowo
“PPJI memandang MBG sebagai program strategis. Karena itu, standar higiene, sanitasi, dan pengelolaan dapur harus dijalankan secara disiplin. Ini penting agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan,” ujar yang juga Direktur Catr Dzahira Rinjani itu, Selasa (6/1/2026).
Munatsir menambahkan, PPJI secara aktif mendorong anggotanya yang terlibat dalam MBG untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dapur, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi.
Selain itu, PPJI juga menekankan pentingnya kedisiplinan personal hygiene bagi penjamah makanan.
Baca Juga : Akademisi dan BGN Apresiasi Langkah Yasika Aulia Perkuat Jaringan SPPG di Sulsel
“Zero accident tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan pengawasan. Yang utama adalah kesadaran dan kompetensi pelaku jasa boga di lapangan. Di sinilah peran PPJI melakukan edukasi, pendampingan, dan penguatan standar,” jelasnya.
Sebagai organisasi profesi, PPJI juga mendorong pelaksanaan pelatihan rutin dan sertifikasi penjamah makanan agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten.
Munatsir menyebut, peningkatan kapasitas SDM dapur MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga mutu layanan.
Baca Juga : Dukung Penguatan Gizi dan Inklusi Keuangan Masyarakat 3T, OJK dan IJK Luncurkan SPPG di Pangkep
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes menyatakan pihaknya mendukung sinergi tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan kesehatan masyarakat.
“Dinas Kesehatan Kota Makassar berkomitmen untuk memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan,” kata Nursaidah.
Dinkes Makassar, lanjutnya, melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas sektor, peninjauan standar dapur MBG, penerapan uji laboratorium, serta sertifikasi penjamah makanan.
Baca Juga : Lewat Program Makan Bergizi Gratis, Anak Pulau di Pangkep Diharapkan Bebas Stunting
Pengawasan juga mencakup evaluasi sanitasi, sterilisasi peralatan, pemantauan kualitas air, hingga kesiapan gugus gerak cepat jika terjadi insiden.
“Penjamah makanan harus benar-benar menerapkan SOP dapur sesuai prinsip hygiene sanitasi. Itulah pentingnya sertifikasi dan pelatihan rutin,” ujarnya.
PPJI berharap kolaborasi dengan Dinkes Makassar ini dapat memperkuat ekosistem keamanan pangan pada program MBG.
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Belum Optimal, BGN Pulangkan Rp70 Triliun ke Pemerintah
“Kalau pelaku jasanya disiplin, standarnya jelas, dan pengawasannya berjalan, MBG bisa aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat optimal bagi anak-anak,” tutup Munatsir.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar