SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di internal partainya belakangan ini tidak lebih dari perbedaan pemahaman.
Menurutnya, persoalan tersebut sudah dan akan diselesaikan dengan baik melalui mekanisme internal partai.
“Sebenarnya tidak ada ya, itu hanya sedikit beda pemahaman saja. Insyaallah sudah sebagaimana biasa kita bisa menyelesaikan dengan baik. Hal-hal yang bersifat internal nanti akan kita selesaikan secara internal juga,” ujar Mardiono, usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/2/2026) malam.
Baca Juga : Usai Lantik Pengurus Baru, Mardiono Langsung Pasang Target Ambisius untuk PPP Sulsel
Ia memastikan dinamika tersebut tidak akan mengganggu kepengurusan PPP hingga ke tingkat daerah. Mardiono optimistis seluruh perbedaan sudut pandang dapat segera dirampungkan.
“Insyaallah tidak, dan kita akan secepat mungkin menyelesaikannya. Mungkin masih ada perbedaan sudut pandang dan langkah-langkah dalam menjalankan agenda organisasi, tapi itu bisa kita selesaikan,” katanya.
Terkait anggapan adanya upaya pengambilalihan partai, Mardiono menepis hal tersebut. Ia menegaskan PPP menjunjung tinggi proses politik yang demokratis dan berlandaskan konstitusi.
Baca Juga : Dari Doa Orang Tua hingga Takdir, Kisah Ilham Ari Fauzi Resmi Nakhodai PPP Sulsel
“Tidak ada. Kita ingin lebih mendewasakan dalam berpolitik. Politik itu tidak dengan pemaksaan, tetapi ketaatan terhadap konstitusi. Demokrasi itu mengadu ide dan gagasan yang berbeda, diperdebatkan, lalu setelah menjadi keputusan, itulah yang menjadi kekuatan,” ucapnya.
Mardiono juga menilai perbedaan sikap dalam organisasi politik merupakan hal yang wajar. Ia menegaskan tidak ada pemimpin dalam sistem demokrasi yang didukung seratus persen oleh semua pihak.
Menanggapi ketidakhadiran sejumlah pengurus DPP PPP, termasuk Sekretaris Jenderal, Mardiono menyebut hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan kegiatan partai. Ia menjelaskan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP telah mengatur mekanisme tersebut.
Baca Juga : Pelantikan DPW PPP Sulsel Akan Dirangkaikan Penyerahan 21 SK Ketua DPC se-Sulawesi Selatan
“Beliau juga menjabat sebagai Wakil Gubernur, mungkin memiliki tugas-tugas negara. Tapi itu tidak menghalangi, karena AD/ART sudah mengatur semuanya. Tidak berarti ketidakhadiran satu pengurus mengurangi keabsahan,” ujarnya.
Menurut Mardiono, dinamika seperti ini sudah biasa terjadi di PPP yang dikenal sebagai partai dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak berdiri pada 1973.
“PPP sudah 53 tahun berdiri, sehingga menjaga mekanisme demokrasi menjadi hal yang kita kedepankan,” katanya.
Baca Juga : Pengurus DPW PPP Sulsel Dilantik Mardiono 20 Juni, Ilham Ari Fauzi Siapkan Kejutan
Terkait anggapan bahwa rekonsolidasi di PPP hanya bersifat formal, Mardiono menegaskan organisasi tidak boleh tersandera oleh perbedaan pendapat segelintir orang.
“Kalau ada satu, dua, atau tiga orang yang berbeda pendapat, bukan berarti rekonsiliasi belum selesai. Organisasi tidak boleh tersandera oleh satu atau dua orang,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pimpinan telah diatur dalam AD/ART, termasuk tugas Sekretaris Jenderal yang berkaitan dengan administrasi partai. Menurutnya, persoalan tersebut hanya akibat perbedaan persepsi dan telah diselesaikan.
Baca Juga : Imam Fauzan Sebut Ketidakaktifan Sekjen PPP Gus Yasin Tak Ganggu Kinerja Partai
Dalam acara tersebut, tercatat tidak hadir Wakil Ketua Umum DPP PPP Agus Suparmanto, Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen, serta Wakil Bendahara Umum DPP PPP Rusman Yaqub.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar