Dikaitkan Kasus Dugaan Korupsi hingga Usulan Pemakzulan, Benarkah Bupati Gowa Tak Lagi Dipercaya oleh Sejumlah Bawahannya?

SULSELSATU.com, GOWA – Roda pemerintahan di Kabupaten Gowa dikabarkan mengalami keretakan antara Bupati Husniah Talenrang dan sejumlah ASN.

Apalagi pasca-penonaktifan secara mendadak yang dilakukan Husniah Talenrang (HT) ke Sekda dan beberapa kepala dinas atau pimpinan perangkat daerah.

Penonaktifan sementara dengan alasan pelanggaran disiplin berat menjadi tanda adanya keretakan hubungan antara Bupati Gowa dan sejumlah bawahannya.

Idealnya, para ASN harus memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap pimpinannya, seperti yang telah ditunjukkan di awal kepemimpinan Husniah dan Darmawangsyah Muin sebagai bupati dan wakil bupati Gowa.

Hanya saja, loyalitas dan kepercayaan sejumlah ASN terhadap Husniah disebut-sebut mulai memudar seiring banyaknya kasus yang menyeret nama Bupati Gowa.

Mulai dugaan perbuatan tercela, dugaan perselingkuhan, dugaan memanfaatkan fasilitas negara, seperti rumah jabatan untuk mengonsumsi minuman “haram”, hingga kasus dugaan korupsi, pungli, dan gratifikas.

Termasuk kasus dugaan keterangan palsu dan penggelapan dokumen pada proses perceraian Husniah dengan mantan suaminya, Khaerul Aco. Ditambah lagi, hasil keputusan DPRD Gowa yang merekomendasi pemakzulan atau pemberhentian Husniah sebagai Bupati Gowa.

Tanda-tanda adanya ketidakpercayaan sejumlah ASN ke Husniah sudah nampak ketika beberapa pejabat dan ASN di lingkup Pemkab Gowa menjadi saksi dalam persidangan Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

Para pejabat dan ASN yang dihadirkan, rata-rata mengurai dan mengeluhkan adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Husniah selama ini, termasuk hubungannya dengan Muhammad Basri atau Ombas yang selalu mencampuri urusan pemerintahan meski yang bersangkutan tidak terdaftar dalam struktural pemerintahan.

Ketidakpercayaan sejumlah pejabat dan ASN ini juga nampak saat adanya informasi mengenai larangan Husniah kepada bawahannya untuk tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Gowa terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD, belum lama ini.

Meski ada larangan, namun baik Wakil Bupati, Sekda, kepala dinas, dan para camat, memilih tetap hadir dengan pertimbangan fungsi pemerintahan, dan sinergitas antara eksekutif – legislatif harus tetap berjalan. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban APBD atau terkait program pemerintahan yang sudah berjalan.

Para pejabat dan ASN memilih mengedepankan kepentingan masyarakat umum dibanding menghambat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD. Sebab jika laporan ini tidak diparipurnakan atau disahkan oleh DPRD, maka konsekuensinya bisa merugikan daerah dan menghambat program pemerintahan.

Selain kabar retaknya para pejabat dan ASN dengan Husniah, harmonisasi antara Bupati dan sejumlah pimpinan Forkopimda juga disebut-sebut kurang kompak seperti yang sering ditunjukkan bupati dan walikota lainnya.

Indikasi ini semakin diperkuat di berbagai momentum atau kegiatan yang sangat jarang lagi dihadiri bersamaan Bupati dan semua pimpinan Forkopimda. Bahkan saat momentum perayaan HUT RI, rata-rata Forkopimda memilih pulang terlebih dahulu begitu upacara telah selesai.

Padahal sebelum Husniah tersandung berbagai kasus, di momentum seperti ini, Forkopimda dan Bupati kompak mengikuti berbagai rangkaian selain upacara. Termasuk di kegiatan lainnya.

Begitu juga saat pergantian Kapolresta Gowa, Husniah tak pernah kelihatan di pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru Kapolresta. Termasuk hubungannya dengan Wakil Bupati Darmawangsyah Muin yang sudah jarang lagi selalu terlihat bersama.

Terkait penonaktifan sementara Sekda dan beberapa kepala dinas, Husniah berdalih jika hal itu bukan kisruh. Melainkan sesuatu yang lazim bagi pemerintahan daerah untuk menata pemerintahan yang dipimpinnya.

“Selaku kepala daerah saya melalukan penyegaran agar pemerintahan ini berjalan tertib,” kata Husniah menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel sekira 7 jam, Jumat (21/8/26).

Sementara itu, baik Sekda Gowa maupun kepala dinas yang mendadak dinonaktifkan, belum berkomentar terkait hal ini. Meski demikian, Sekda Gowa Andy Aziz Peter, mengunggah sebuah pesan di akun Instagramnya sehari setelah isu penonaktifan ramai muncul di media.

“Ada hal yang cukup ditinggalkan dalam diam, lalu dijawab oleh waktu. Jangan keliru dalam menilai, sebab samudra yang paling dalam selalu tampak tenang di permukaan,” tulis Aziz Peter, Sabtu (22/8/26).

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel