SULSELSATU.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mempertanyakan objektivitas evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Ia menyoroti penilaian terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang masuk dalam daftar menteri dengan skor kinerja terburuk.
Idrus menilai, survei publik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, hasil survei harus disusun berdasarkan metodologi yang jelas, indikator terukur, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga : Idrus Marham Dukung Rocky Gerung di Wantimpres, Kritik Dinilai Lebih Efektif dari Dalam
“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus, Senin (12/10/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan agar survei tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi. Menurutnya, hasil survei harus mampu menggambarkan kondisi secara objektif, bukan justru membentuk opini publik tanpa dasar yang memadai.
“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.
Idrus juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara angka hasil penilaian dan fakta di lapangan. Ia menilai, hasil evaluasi yang bertentangan dengan data dan realitas perlu dijelaskan melalui indikator yang transparan.
“Ketika angka berseberangan dengan nalar dan fakta, itu menjadi hal yang misterius. Angka di atas nalar dan bertentangan dengan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan realitas,” tegasnya.
Menurut Idrus, penilaian terhadap kinerja Bahlil semestinya tidak hanya bertumpu pada persepsi responden. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang diambil, pelaksanaan program, capaian kerja, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
Baca Juga : Idrus Marham Luncurkan Buku tentang NU dan Tantangan Peradaban
“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Ia pun mempertanyakan indikator yang digunakan CELIOS untuk menempatkan Bahlil dalam kelompok menteri dengan penilaian kinerja terburuk.
“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujar Idrus.
Baca Juga : Idrus Marham Bantah Spekulasi Ketum Golkar Bahlil Menuju Pilpres 2029
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap hasil evaluasi tersebut apabila tidak didukung dasar penilaian yang terbuka dan dapat diuji.
“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” katanya.
Idrus menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap didasarkan pada fakta dan disampaikan melalui proses evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga : Idrus Marham Kaget Respon Amien Rais Soal Prabowo Padahal Pernah Satu Koalisi
“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.
Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu, 11 Oktober 2026, Bahlil memperoleh skor minus 159. Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendapat skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh skor minus 103.
Sebagai pembanding, Idrus menyoroti sejumlah data capaian sektor energi dan sumber daya mineral. Data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor tersebut pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS, meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor ESDM juga membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut setara dengan 108,56 persen dari target awal.
Pada periode yang sama, produksi minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 605.000 barel per hari.
Meski mengangkat data tersebut, penilaian kinerja sektor ESDM tetap perlu mempertimbangkan berbagai indikator lain. Di antaranya keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Idrus menilai, perbedaan pandangan mengenai kinerja pemerintah seharusnya menjadi ruang evaluasi yang sehat. Karena itu, keterbukaan mengenai metode dan indikator penilaian dinilai penting agar masyarakat dapat memahami dasar kesimpulan sebuah survei.
“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tegas Idrus.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar