Logo Sulselsatu

Walikota dan Wawali Parepare Laporkan Gratifikasi ke KPK

Asrul
Asrul

Minggu, 02 Juni 2019 21:18

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, PAREPARE – Mendapat parcel dari pengusaha, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, bersama wakilnya, Pangerang Rahim, langsung melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdako Parepare, Anwar Amir.

“Ia, jadi saat dapat kiriman parcel Pak Wali dan Wawali langsung melaporkan kepada Inspektorat UPG Kota Parepare untuk diteruskan ke KPK,” ujarnya (1/6/2019).

Baca Juga : Kasus Korupsi Dinkes Parepare, Polda Periksa Anggota DPR RI Taufan Pawe

Menurut Anwar, tindakan yang dilakukan Walikota dan Wakilnya itu mesti mendapat apresiasi, karena telah memberi contoh sesuai prosedur dan surat edaran yang dikeluarkan KPK terkait gratifikasi.

Ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Parepare, M. Husni Syam menyampaikan, parcel yang diterima Walikota dan Wakilnya sudah dilaporkan melalui UPG untuk diteruskan ke KPK. Laporan itu sesuai prosedur yang ada, bahwa tidak boleh menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas pokok. Sehingga mesti dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

“Larangan penerimaan gratifikasi dan harus langsung dilaporkan tertuang dalam surat edaran nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019. Serta surat dari ketua KPK No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan,” jelasnya.

Baca Juga : Hadiri RDP di DPRD Makassar, Taufan Pawe Minta RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai Cucunya Meninggal

Menindaklanjuti surat itu, lanjut dia, Walikota Parepare telah mengeluarkan surat edaran Nomor 800/145/Org tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Di surat itu memuat larangan ASN menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis08 Oktober 2026 18:21
Kalla Translog Tawarkan Yard Services dengan Sewa Fleksibel
Kalla Transport & Logistics (Kalla Translog) menyediakan Yard Services untuk mendukung kebutuhan penyimpanan kendaraan operasional perusahaan, mul...
News08 Oktober 2026 17:53
Jelang MotoGP Mandalika, BRI Latih 500 Pengelola Sampah
Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Ped...
Politik08 Oktober 2026 17:28
Appi Gabung Demokrat, Ni’matullah: Tambahan Kekuatan Bagi Partai
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyambut bergabungnya Wali Kota Makassar Munafri Arifud...
Politik08 Oktober 2026 17:21
Wali Kota Makassar Appi Resmi Gabung Demokrat
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi bergabung dengan Partai Demokrat usai mundur dari Partai Golkar. Kepastian...