SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel turut prihatin atas tindakan yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah selama memimpin.
Termasuk soal pencopotan Lutfie Natsir sebagai Kepala Inspektorat Sulsel. Menurut, sejumlah anggota dewan tindakan yang dilakukan Nurdin tidak beretika.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Serahkan Paket Lebaran ke Non ASN dan Tenaga Outsourcing
“Kata pengkhianat sangat tidak pantas bagi seorang gubernur. Anda seorang gubernur, jangan mengeluarkan statement seperti di pasar,” kata anggota fraksi Gerindra DPRD Sulsel Anas Hasan di DPRD Sulsel, Rabu (12/6/2019).
Dia pun meminta Nurdin Abdullah sebagai pejabat publik harus paham dan bisa menjaga etika pemerintahan. Agar birokrasi bisa berjalan sehat.
“Bahasa begitu tidak pakai etika. Gubernur harus beretika,” ujar Anas Hasan.
Baca Juga : Syaharuddin Alrif dan Muzayyin Arif Serahkan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI
Di tempat yang sama anggota fraksi PKS Jafar Sodding menyayangkan sikap Nurdin Abdullah yang melakukan pencopotan kepala OPD dengan mengumumkan di depan publik.
Soal mutasi, kata dia, merupakan hak prerogatif gubernur, namun harus memperhatikan mekanisme apakah seseorang layak menjadi kepala OPD atau tidak.
“Kalau mencopot harus ada mekanismenya,” katanya.
Baca Juga : Andi Ina dan Liberti Sitinjak Sepakat Bersinergi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid, menurutnya cara Nurdin Abdullah melakukan pencopotan sangat sadis. Karena mempermalukan seorang ASN apalagi seorang kepala inpektorat.
“Seharusnya kalau ada kesalahan maka unsur pembinaan harus dilakukan, minimal yang bersangkutan dipanggil dan diarahkan. Bukan langsung di copot,” kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu.
Sekadar diketahui, selain Lutfie Natsir, sebelumnya mantan Bupati Bantaeng itu juga mencopot Kepala Biro Pembangunan Jumras dari jabatannya.
Baca Juga : Andi Ina dan Liberti Sitinjak Sepakat Bersinergi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Komentar