SULSELSATU.com, JAKARTA – Polisi menutup sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat demi pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019,
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan mulai sebelum dan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK.
“Dalam rangka giat sidang PHPU di Gedung MK, ruas jalan akan ada pengalihan karena jalan ditutup,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M Naseer, Kamis (13/6/2019) seperti dilansir Antara.
Baca Juga : MK Ingatkan Aparat, Karya Jurnalistik Tak Bisa Langsung Dipidanakan
Nasser mengatakan penutupan diterapkan mulai Kamis malam hingga saat proses sidang berlangsung di sekitar ruas jalan menuju gedung MK.
“Rencana pengalihan arus lalu lintas dimulai pukul 22.00 WIB [Kamis], namun sifatnya situasional,” ucap Naseer.
Ruas jalan di sekitar gedung MK yang ditutup adalah:
Baca Juga : Gerindra Minta Waktu Kaji Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Singgung Semangat UUD 1945
1. Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur dan barat, penempatan MCB barrier di depan Museum Gajah.
2. Jalan Medan Merdeka Utara MCB Barrier di depan gedung Kemendagri.
3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.
Baca Juga : Putusan MK Hapus Format Pemilu Serentak, Pengamat Unhas: Koreksi atas Beban Demokrasi yang Terlalu Berat
4. Jalan Majapahit ujung Harmoni.
5. Jalan Abdul Muis arah utara di Jalan Tanah Abang 2.
6. Jalan Veteran 3 depan Bina Graha.
Baca Juga : Fahri Bachmid: Putusan MK Soal Pemilu Pisah, Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi Opsi Konstitusional
Merujuk pada situs MK, Sidang PHPU Pilpres 2019 yang teregister dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu akan digelar mulai pukul 09.00 WIB, Kamis (14/6).
Kemarin, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan sedikitnya 12 ribu personel untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Gedung MK pada saat pelaksanaan sidang perdana ini.
Terkait penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas, Fajar meminta tidak dianggap sebagai upaya menghalang-halangi masuknya masyarakat.
Baca Juga : DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan DPRD Imbas Putusan MK
Semua itu, kata Fajar, semata-mata agar persidangan tidak mengalami gangguan yang signifikan mengingat MK juga hanya memiliki waktu 14 hari untuk memutus perkara PHPU Pilpres 2019 yang dimohonkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar