Logo Sulselsatu

Polisi Tutup Ruas Jalan Sekitar MK Saat Sidang Perdana Sengketa Pilpres

Asrul
Asrul

Jumat, 14 Juni 2019 07:58

Mahkaman Kostitusi (Int)
Mahkaman Kostitusi (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Polisi menutup sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat demi pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019,

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan mulai sebelum dan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK.

“Dalam rangka giat sidang PHPU di Gedung MK, ruas jalan akan ada pengalihan karena jalan ditutup,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M Naseer, Kamis (13/6/2019) seperti dilansir Antara.

Baca Juga : Tok, MK Tolak Gugatan UU Pernikahan Beda Agama

Nasser mengatakan penutupan diterapkan mulai Kamis malam hingga saat proses sidang berlangsung di sekitar ruas jalan menuju gedung MK.

“Rencana pengalihan arus lalu lintas dimulai pukul 22.00 WIB [Kamis], namun sifatnya situasional,” ucap Naseer.

Ruas jalan di sekitar gedung MK yang ditutup adalah:

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

1. Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur dan barat, penempatan MCB barrier di depan Museum Gajah.

2. Jalan Medan Merdeka Utara MCB Barrier di depan gedung Kemendagri.

3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

4. Jalan Majapahit ujung Harmoni.

5. Jalan Abdul Muis arah utara di Jalan Tanah Abang 2.

6. Jalan Veteran 3 depan Bina Graha.

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Merujuk pada situs MK, Sidang PHPU Pilpres 2019 yang teregister dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu akan digelar mulai pukul 09.00 WIB, Kamis (14/6).

Kemarin, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan sedikitnya 12 ribu personel untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Gedung MK pada saat pelaksanaan sidang perdana ini.

Terkait penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas, Fajar meminta tidak dianggap sebagai upaya menghalang-halangi masuknya masyarakat.

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Semua itu, kata Fajar, semata-mata agar persidangan tidak mengalami gangguan yang signifikan mengingat MK juga hanya memiliki waktu 14 hari untuk memutus perkara PHPU Pilpres 2019 yang dimohonkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Internasional06 Februari 2023 08:23
Inovasi Safety Riding dan Instruktur AHM Raih Predikat Terbaik di Kompetisi Safety Riding Asia & Oceania
Instruktur Safety Riding PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil meraih gelar terbaik kedua pada kategori 150cc dan Innovative Safety Concept, serta terba...
News06 Februari 2023 07:54
Andi Sudirman dan Amar Ma’ruf Sulaiman Anti Mager Bersama 12 Ribu Warga Bulukumba
SULSELSATU.com, BULUKUMBA – Ribuan masyarakat Bulukumba begitu antusias mengikuti kegiatan Sulsel Anti Mager di Pantai Merpati, Bulukumba, Mingg...
Berita Utama05 Februari 2023 21:41
Pemkot Nilai Penambalan Jalan Hertasning Menggunakan Paving Block oleh Pemprov Tidak Efektif
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ruas Jalan Hertasning-Aroepala rusak parah di beberapa titik, pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menganggap Pemerintah Pro...
Metropolitan05 Februari 2023 19:58
Ketua KONI Parepare Zulham Arief Gerak Cepat Serahkan Bantuan ke Korban Banjir
SULSELSATU.com, PAREPARE – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare, Zulham Arief (ZA) menyerahkan paket bantuan kepada mas...