Logo Sulselsatu

Sidang Gugatan Pilpres di MK, Ini 15 Petitum Prabowo-Sandi

Asrul
Asrul

Jumat, 14 Juni 2019 15:16

Sidang gugatan Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi. (Int)
Sidang gugatan Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi. (Int)

SULSELSATU.om, JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).

Tim hukum pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta agar pasangan capres cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin didiskualifikasi.

“Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1) mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,” ujar tim hukum Prabowo membacakan petitum permohonan gugatan hasil Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) seperti dilansir Detik.

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

Berikut isi petitum tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan yang diperbaiki:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
1. Joko Widodo-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48%)
2. Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%)
Jumlah 132.223408 (100%)

4. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2019.

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

6. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024
Atau,

8. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif.

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

9. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024

10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024
Atau,

11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia atau setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara khususnya namun tidak terbatas pada Situng

Apabila Mahkamah Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Editor: Hendra Wijaya

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

News27 November 2022 06:06
Srikandi Ganjar Gelar Creative Competition, Geliatkan Industri Seni di Sulsel
Relawan srikandi ganjar gelar creative competition...
Video26 November 2022 23:42
VIDEO: Bantuan Kebanyakan Pakaian Wanita, Bapak-Bapak Cosplay Pakai Daster
SULSELSATU.com – Gempa yang terjadi di Cinjur, Jawa Barat menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Data dari BNPB pada Sabtu (26/11) sebanyak 310 ...
Olahraga26 November 2022 22:19
Kejurnas Wilayah 5 Taekwondo Resmi Bergulir di Makassar
  SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gelaran kejuaraan nasional (Kejurnas) wilayah 5 yang dipusatkan di Kota Makassar resmi bergulir pada Jumat (25...
Video26 November 2022 21:30
VIDEO: Muazin Menangis saat Kumandangkan Azan di Bencana Gempa Cianjur
SULSELSATU.com – Seorang muazin menangis saat melakukan adzan di dalam masjid yang hancur dilanda gempa pada Senin (21/11). Masjid itu terletak ...