SULSELSATU.com, MAKASSAR – Juru bicara anggota DPRD Makassar dari PPP terpilih Muliati, Rahman Hasanuddin membantah tuduhan LSM Perak soal pemalsuan dokumen.
Rahman menegaskan bahwa Caleg terpilih DPRD Kota Makassar dari PPP itu telah mengajukan surat pengunduran diri pada bulan Juli 2018.
Diketahui sebelum bergabung ke partai berlambang kakbah, Muliati adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Perwakilan BKKBN Sulsel.
Baca Juga : VIDEO: Suara Caleg PPP Makassar Diduga Dicuri
“Sebagai ASN Bu Muliati ini telah mengajukan surat pengunduran diri ditujukan kepada Kepala Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Sulsel pada bulan Juli 2018,” ujar Rahman dalam keterangan ke Sulselsatu.com, Rabu (31/7/2019).
“Setelah disetujui oleh Kepala Bidangnya, Muliati kembali mengajukan surat pengunduran diri ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel pada tanggal 1 Agustus 2018,” lanjutnya.
Terkait temuan LSM Perak bahwa Muliati masih menerima gaji, Wakil Ketua PPP Kota Makassar ini membenarkan hal tersebut. Namun menurutnya, hal itu disebabkan karena sistem penggajian tidak otomatis berhenti saat pengajuan surat pengunduran diri.
Baca Juga : Andi Farhan Fachreza Putra Yusran Bidik Kursi DPRD Sulsel di Pemilu 2024
“Ini ada proses, tidak otomatis berhenti gaji pada saat mengajukan surat pengunduran diri. Gaji baru berhenti saat sudah ada surat resmi dari Badan Kepegawain Negara (BAKN) yang diterima pihak BKKBN,” tuturnya.
Terkait persoalan gaji yang diterima Muliati setelah terbit Surat Keputusan dari BAKN telah dikembalikan ke Bendahara Kantor BKKBN Sulawesi Selatan.
“Gaji Oktober-Desember 2018, dan Januari-Februari 2019 semua telah dikembalikan Ibu Muliati. Karena aturannya seperti itu setelah terbit surat dari BAKN,” tutup Wakil Ketua Ansor Kota Makassar ini.
Saat ini Muliati tengah diproses di Bawaslu Makassar atas laporan LSM Perak karena diduga memalsukan dokumen.
Penulis: Asrul
Editor: Azis Kuba
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar