SULSELSATU.com, KASHMIR – Seorang wartawan surat kabar Greater Kashmir bernama Irfan Ahmad Malik, ditahan aparat Idia pada Rabu (14/8/2019) malam. Belum diketahui pasti penyebab jurnalis berusia 28 tahun itu ditahan.
Saat ini hubungan Pakistan dan India semakin meruncing buntut kisruh Kashmir dan Jummu. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan bahkan sudah bersiap-siap perang jika India berbuat ulah soal dua wilayah tersebut.
Baca juga: PM Pakistan Nyatakan Siap Perang dengan India Soal Sengketa Kashmir
Baca Juga : Buat Grup WhatsApp di Kashmir Wajib Lapor Polisi
Dilansir Kumparan dari Reuters, Kamis (15/8/2019), Malik dijemput di rumahnya di kawasan Tral, Distrik Pulwama Selatan. Saat keluarga menanyakan maksud penahanan Malik, mereka enggan menjelaskan.
“Tentara itu melompati dinding kompleks rumah kami tadi malam sekitar pukul 11.30,” kata ayah Malik, Mohammad Amin.
“Kami (saat itu sedang) tertidur ketika mendengar mereka mengetuk pintu. Saat kami membuka pintu, aparat langsung mencari keberadaan Malik dan membawanya. Mereka menolak mengatakan alasannya,” lanjut Amin.
Baca Juga : PM Pakistan Nyatakan Siap Perang dengan India Soal Sengketa Kashmir
Malik bekerja untuk Greataer Kashmir selama tiga tahun terakhir di Tral. Kota ini menjadi sarang militansi dalam gerakan separatis Kashmir yang sudah berlangsung dalam beberapa dekade.
Juru bicara pemerintah Jammu dan Kashmir, Rohit Kansal, mengatakan, ia akan mencari informasi tentang penangkapan Malik. “Kami baru saja mendengar tentang kejadian itu. Kami mencoba menyelidiki dan mengumpulkan detail untuk memeriksanya. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi,” tutur Kansal.
Keesokan harinya, ayah Malik menerima informasi dari seorang petugas di kantor polisi Awantipora bahwa ada “perintah dari atas” untuk menangkap putranya. Ia berharap pejabat setempat bisa membebaskan putra mereka.
Melansir Huffington Post, Malik kini ditahan di kantor polisi Tral. Kendati begitu, Haseena, ibu Malik, mengaku diizinkan untuk menjenguk putranya di dalam kantor polisi.
“Dia tidak ditahan di dalam jeruji besi, tetapi bisa berjalan-jalan di dalam taman kantor polisi. Dia mengatakan tidak diperlakukan dengan buruk oleh polisi tetapi dia khawatir mengapa dia ditahan,” kata Haseena.
Saat ini, lembah wilayah Kashmir semakin memanas setelah pemerintah India di bawah kepemimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP) mencabut Pasal 370 Konstitusi India tentang dasar pembagian hubungan Kashmir dan India selama 70 tahun terakhir. Itu berarti, otonomi khusus di negara bagian Kashmir dihapus. Kashmir tidak akan lagi memiliki konstitusi terpisah, melainkan harus mematuhi konstitusi Pemerintah New Delhi.
Sebelum dicabut, pemerintah India juga menerjunkan puluhan ribu pasukannya untuk mengisolasi Kashmir. Mereka menutup menutup sekolah dan universitas, mengusir ribuan turis, memutus layanan telepon dan internet, serta menahan sejumlah elite politik lokal.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, menuturkan, keputusan itu diambil karena mereka melihat ada ancaman serangan dari Pakistan. Dia juga berpendapat bahwa otonomi khusus perlu dihapus untuk segera mengintegrasikan Kashmir dengan India secara utuh.
Klaim sepihak ini membuat Pakistan geram. Pasalnya, Pakistan juga ikut mengklaim Kashmir adalah wilayahnya atas kedekatan sosiokultural, agama, hingga batas geografis. Terlebih, Kashmir merupakan wilayah yang kaya dan strategis untuk jalur sutera dan pusat bisnis.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar