SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019.
Rapat Banggar tersebut dipimpin langsung oleh Adi Rasyid Ali di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Ahad (18/8/2019) kemarin.
Salah satu anggota Banggar Fasruddin Rusli menyoroti insentif Satgas Drainase yang tergolong rendah, bahkan dia menyebut hal tersebut tidak manusiawi.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Kita minta kepada Pemkot untuk memperhatikan betul bagaimana insentif Satgas Drainase Kecamatan ditingkatkan. Kan kasihan kalau hanya Rp40.000,” kata politisi PPP Makassar itu.
“Bagaimana mungkin mereka bisa menghidupi anak dan istrinya dengan insentif segitu, ini tidak manusiawi sementara kerjanya mereka di got yang bersentuhan dengan berbagai macam kotoran,” tambah pria yang akrab disapa Acil ini.
Acil menambahkan bahwa, insentif Satgas drainase kecamatan tidak berbanding lurus sama Satgas drainase di Dinas PU.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Kalau Satgas kecamatan hanya diberi gaji Rp40.000 per hari kalau tim drainase PU itu sampai Rp3 jutaan keatas,” pungkasnya.
Anggota Komisi C ini juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menambah personil mengatur lalu lintas mengatasi kemacetan yang semakin parah terutama di wilayah Jalan AP Pettarani.
Tidak hanya itu, Acil juga meminta keseriusan Bapenda Makassar untuk melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar taat membayar pajak.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
“Bagaimana mau PAD kita bisa bertambah kalau pengawasannya lemah, kita minta Bapenda untuk serius melakukan pengawasan,” tutup Acil.
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar