SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara belum dikaji secara maksimal.
“Ini pendapat saya sebagai orang kecil yang berada di daerah kecil. Terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, hal ini mesti dikaji ulang. Apalagi melihat anggaran yang diperlukan untuk kebijakan ini sekitar Rp450 triliun. Sangat besar,” kata Taufan usai menghadiri pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan II dan III di Hotel Bukit Kenari, Kamis (22/8/2019).
Menurut dia, daripada memindahkan ibu kota, kenapa tidak dilakukan pemerataan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya mencegah kecemburuan sosial terjadi di setiap wilayah.
Baca Juga : Taufan Pawe Gelar Pasar Murah di Bacukiki, 5 Ribu Paket Disiapkan untuk Warga Parepare
“Pendapat saya, dari pada ibu kotanya yang dipindahkan, bagaimana jika dilakukan pemerataan wilayah. Misalnya, setiap provinsi terdapat kementerian di dalamnya. Contoh Kementerian Pariwisata ditempatkan di Bali atau Kementerian Pertanian di tempatkan di Sulsel. Sedangkan untuk provinsi gemuk seperti Surabaya, dapat menempatkan dua kementerian,” kata dia.
Taufan mengatakan, keberhasilan pembangunan nasional ada di daerah, bukan di ibu kota. Jika Indonesia ingin maju, maka kembangkan daerahnya dengan pemerataan.
“Karakter daerah di kuasai oleh gubernur, sehingga pendapat-pendapat pemimpin provinsi itu sangat dibutuhkan dalam memajukan negara. Kita sadar, pemerataan suatu daerah akan memicu peningkatan ekonomi,” imbuhnya.
Baca Juga : Taufan Pawe Optimistis IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar