Logo Sulselsatu

Berani Lawan KASN, Nurdin Abdullah Tolak Kembalikan Jabatan Jumras dkk

Asrul
Asrul

Kamis, 29 Agustus 2019 21:16

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (Sulselsatu/Jahir Majid)
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (Sulselsatu/Jahir Majid)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat bicara terkait rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang meminta tiga Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang dicopot dikembalikan ke jabatan semula.

Nurdin menjelaskan rekomendasi itu saat ini masih dikaji. Hanya saja, Nurdin berikeras jika pencopotan tersebut sudah benar karena berlandaskan rekomendasi KPK.

“Coba lihat itu, pendekatan administrasi yang dibuat KASN, mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Makanya kita kaji ulang karena kan ini arahan dari KPK hasil LHP. Makanya, itu yang kita ingin supaya kita tetap menghargai KASN sebagai lembaga yang mengurusi dan melindungi kepentingan aparatur sipil negara,” kata Nurdin Abdullah, saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga : Siang Ini Nurdin Abdullah Jalani Sidang Vonis Kasus Suap di Pengadilan Tipikor Makassar

Lebih lanjut, Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, menjelaskan rekomendasi tersebut berbeda dengan surat perintah. Sehingga, rekomendasi KASN yang ditujukan kepada dirinya kembali akan dikaji oleh internal Pemprov.

Sponsored by MGID

“Rekomendasi KASN itu bisa dijalankan, bisa juga tidak. Beda dengan surat perintah. Agar masalah ini tidak bias, kita harus duduk bersama, karena yang diberhentikan ini tidak sertamerta dicopot. Ada sebab akibat,” jelas Nurdin.

NA pun mengungkapkan jika KASN juga harus bisa memahami Pemprov Sulsel. Pasalnya, kesalahan Jumras dan kawan-kawan yang sudah dicopot adalah hal yang fatal, yakni janji memberikan fee proyek.

Baca Juga : Pengamat Sebut Tuntutan Pidana dan Denda Nurdin Abdullah Tidak Logis: Harusnya 12 Tahun Penjara

“Kita harus juga dipahami bahwa langkah ini kita ambil (karena) seperti misalnya janji-janji fee, itu kan sama saja dengan OTT sebenarnya. Apa bedanya? Kan harus ada langkah. Kedua, LHP dari inspektorat inilah yang saya minta BKD kaji ulang kalau memang kita salah dalam pengambilan keputusan ya tentu kita harus ambil langkah cepat,” ujarnya.

Untuk itu, Nurdin juga akan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengkaji Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilayangkan sebagai bukti prosedur pencopotan yang sesuai aturan.

“Apa yang tidak sesuai? Kita sudah cantumkan LHPnya segala macam ini. Jadi apa yang kita tidak lalui sekarang, kita minta tim BKN untuk kaji, ya tentu kita harus datang ke BKN, lalu ke KASN untuk bicara,” kata Nurdin.

Baca Juga : Plt Gubernur Dorong Percepatan Vaksinasi Bagi Warga Sulsel

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

OPD06 Desember 2021 20:47
Rangga Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Saat Reses Bisa Terealisasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Fachruddin Rangga kembali melakukan reses pada titik keempat di Kelurahan Pa’bundukang, Kecamat...
Berita Utama06 Desember 2021 20:13
Capaian Vaksinasi di Jeneponto Masih Rendah, Satgas Covid-19 Sulsel Turun Tangan
SULSELSATU.com, Jeneponto – Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sulsel turun tangan langsung melakukan vaksinasi di Jeneponto. Kedatangan tim Satgas Co...
Breaking News06 Desember 2021 20:05
Varian Omicron Terus Menyebar, Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umroh Sampai Tahun 2022
SULSELSATU.com, JAKARTA – Varian Omicron terus menyebar ke sejumpah negara. Melihat kondisj tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menunda pember...
Sponsored by MGID
Ekonomi06 Desember 2021 19:46
BRI Tanggap Bencana Semeru, Kerahkan Mobil Evakuasi dan Bangun Posko Bantuan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Proses penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus berjala...