Logo Sulselsatu

Pejabat Pemkot Ajukan Keberatan, Iqbal Suhaeb Bantah Lakukan Demosi

Asrul
Asrul

Rabu, 11 September 2019 08:11

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, (Sulselsatu/Ashrawi Muin)
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, (Sulselsatu/Ashrawi Muin)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membantah adanya demosi (penurunan jabatan) yang dilakukannya terkait dengan reposisi jabatan 1.073 pejabat pemkot beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, langkah reposisi jabatan itu dilakukan semata-mata untuk menjalankan instruksi Kemendagri dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tapi memang, ia tak menampik ada pejabat pemkot yang sudah mengikuti promosi jabatan terpaksa harus turun ke jabatan semula akibat reposisi itu.

Baca Juga : Iqbal Suhaeb Wajibkan Warga Gunakan Masker

“Tidak ada orang yang didemosi. Yang ada itu mengembalikan ke jabatan. Ada yang sederajat, ada yang berbeda, ada yang sama,” kata Iqbal saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (11/9/2019).

Iqbal juga mengaku dirinya belum pernah menerima surat pernyataan keberatan yang diajukan para pejabat pemkot yang jumlahnya sekitar 10 orang itu.

“Surat apa? Saya belum pernah lihat suratnya,” katanya.

Baca Juga : Setahun Pimpin Kota Makassar, NA Apresiasi Kinerja Iqbal Suhaeb

Sebelumnya, sejumlah pejabat pemkot melalui tim kuasa hukumnya mengajukan keberatan dengan hasil keputusan itu. Salah satu alasan keberatan mereka adalah demosi tanpa disertai alasan yang jelas dan diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Abdul Aziz selaku anggota tim kuasa hukum mengaku telah menempuh upaya administrasi yakni mengajukan keberatan tertulis kepada Pj Wali Kota Makassar sebagai atasan.

Namun pihaknya mempersoalkan lantaran hingga kini pasca surat keberatan tersebut diajukan, pihak Pj Wali Kota Makassar tidak memberikan jawaban tertulis. Padahal surat tersebut telah diajukan sejak tanggal 7 Agustus lalu.

Baca Juga : Pemkot Makassar Lakukan Rapid Test Massal Untuk Tiga Profesi, Ini Jadwalnya

“Dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pejabat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan karena tidak ada jawaban dari pejabat atasan langsung maka sesuai dengan ketentuan hukum, pejabat dimaksud dapat mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Makassar,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif18 September 2026 19:11
Hyundai STARGAZER Cartenz di Makassar Mulai Rp247,3 Juta, Dilengkapi Fitur Smart Cruise Control
Hyundai STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X hadir sebagai pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi bantuan berkendara, kenyamanan kabin, sert...
OPD18 September 2026 18:30
RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan rekomendasi terkait kasus meninggalnya seorang bayi di RSIA Paramount....
OPD18 September 2026 18:24
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan Terminal Pinrang yang disebut...
OPD18 September 2026 18:22
Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi A DPRD Sulawesi Selatan berencana melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperjelas sej...