images-ads-post

Novel Baswedan: Koruptor Berutang Budi ke Jokowi

Iklan Tengah

SULSELSATU.com, JAKARTA – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dinilainya memberi karpet merah bagi pelemahan KPK. Ia mempertanyakan sikap Jokowi yang diduga memuluskan jalan pengesahan Rancangan Undang-Undang KPK dengan menerbitkan surat presiden.

Padahal Novel menilai, beberapa usulan perubahan RUU KPK ini menyimpan masalah dan berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.

Hal serupa yang juga disampaikan sejumlah kalangan yakni akademikus dan pegiat antikorupsi, di antaranya soal pembatasan penyadapan, perubahan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya tidak bisa tuduh Pak Jokowi punya kepentingan, tapi kalau kita ingat, semasa beliau menjabat saja, kan upaya seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh DPR, bukan baru pertama kali. Jadi saya yakin Pak Jokowi tahu. Setelah Pak Jokowi tahu dan tetap mau mengubah, apa masalahnya itu, saya enggak ngerti,” kata Novel, seperti dilansir CNNIndonesia, Sabtu (14/9/2019).

“Dan tentunya kalau Pak Jokowi selesaikan ini [RUU KPK] maka koruptor akan berutang budi sekali sama beliau,” lanjut dia lagi.

Langkah Jokowi tersebut menurut Novel membingungkan. Ia pun mengingatkan sederet klaim Jokowi mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan dukungan terhadap KPK.

Bila disandingkan, keputusan menyetujui revisi UU KPK saat ini bertolak belakang dengan visi dan misi Jokowi. Novel sendiri menyatakan Jokowi pernah berjanji untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.

Novel khawatir, jika RUU KPK betul-betul jadi disahkan maka keberadaannya akan menjadi malapetaka bagi pemberantasan korupsi.

“Anggap saja Pak Presiden tidak tahu [permasalahan RUU KPK], kita berprasangka baik. Dan ternyata betul-betul salah, bisa enggak dipulihkan seperti semula? Saya katakan, tidak bisa,” katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

Selain itu, dia juga menyetujui keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.

Pertimbangannya adalah untuk memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

“SP3, hal ini juga diperlukan penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum,” ucap dia, dalam konferensi di Istana Negara terkait revisi UU KPK, Jumat lalu.

Di sisi lain, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Selain itu, dia juga tak setuju penyelidik dan penyidik hanya berasal dari unsur polisi dan jaksa. Lainnya, Jokowi pun tak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk masalah penuntutan.

Editor: Awang Darmawan

Iklan Humas SulSel

Berita Terkait

Wujud Keprihatinan, Yayasan Anak Rakyat Indonesia Bantu 1 Ton Beras untuk Korban Kebakaran di Tinumbu

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Yayasan Anak Rakyat Indonesia menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Makassar, Rabu (12/05/2021). Adapun jenis bantuan yang diberikan...

Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, Menlu: Indonesia Lakukan Upaya Maksimal di Semua Lini

SULSELSATU.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan posisi tegas Indonesia bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Syekh Jarrah, Yerusalem Timur...

Jelang Idul Fitri, Taufan Pawe Sapa Warga Parepare Lewat Virtual

SULSELSATU.com, Parepare - Jelang perayaan lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, didampingi Asisten I, Direktur RSUD Andi Makkasau dan Plt...

Populer

7 Jurus Menghadapi Orang yang Benci Sama Kita

SULSELSATU.com, Setiap orang yang membenci kita memiliki alasannya masing-masing. Bisa jadi karena kita terlalu berlebihan, kita memiliki sikap dan sifat yang tidak disukai oleh...

Pengacara Muda Asal Makassar Pinang Fashion Blogger Indah Nada Puspita

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Hijabers cantik, Indah Nada Puspita yang populer dikenal sebagai fashion blogger hijab di Indonesia resmi dilamar oleh seorang pengacara muda asal...

Ketua DPRD Makassar Antar Hadiah Motor Gebyar e-KTA NasDem ke Rumah Kader

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengantar langsung hadiah motor dari Gebyar e-KTA Partai NasDem yang telah diundi beberapa waktu lalu. Rudianto Lallo...

6 Kerajaan Tertua di Indonesia

SULSELSATU.com - Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kerajaan pada jaman dahulu. Kerajaan-kerajaan tersebut pernah jaya pada masanya dan kini kita hanya bisa...

Sebelum Bertemu dengan Calon Mertua, Lakukan Hal Ini

SULSELSATU.com, Keberanian memang menjadi hal yang utama dalam memutuskan "aku akan menikahinya". Dihadapan orang tua si perempuan. Namun tak jarang, sebelum "nembung" atau istilahnya...

Tips Memasak Steak Daging Agar Empuk dan Tidak Keras

SULSELSATU.com - Munculnya kreasi kuliner baru karena selera pasar atau konsumen yang menyukai variasi cita rasa baru di dalam makanan, termasuk Steak. Peluang ini...

VIDEO: Jenazah Ustadz Tengku Zulkarnain Dimakamkan di Pemakaman Covid-19 Pekanbaru

SULSELSATU.com - Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia karena terpapar covid-19. Tengku Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.20 WIB di rumah sakit Tabrani Pekanbaru, Senin (10/5/2021)....

Idul Fitri 1442 H: Warga Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang Boleh Melintas di Parepare

SULSELSATU.com, Parepare - Pemerintah Kota Parepare bersama Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 menggelar rapat koordinasi perihal perpanjangan pemberlakuan kedisiplinan protokol kesehatan dan...
Iklan SulselSatu
Iklan SulselSatu
Iklan SulselSatu
Ads Sidebar
Iklan Nasdem
images-ads-post
Humas Pemkot Makassar
Humas Pemkot Makassar
Ads Sidebar