Logo Sulselsatu

DPRD Jeneponto Tolak Bahas APBD Perubahan, Ini Alasannya

Asrul
Asrul

Rabu, 25 September 2019 23:55

Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq. (Sulselsatu/Dedi)
Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq. (Sulselsatu/Dedi)

SULSELSATU.com, JENEPONTODPRD Jeneponto hingga kini belum membahas draft rancangan APBD Perubahan 2019. Padahal, DPRD diberikan tenggat waktu hingga 30 September untuk membahas hal ini.

Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq mengatakan, koleganya enggan membahas draft rancangan APBD Perubahan 2019 itu lantaran belum ada pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia pun mengaku telah membahas hal ini dengan pemerintah daerah.

Baca Juga : Soal Tunggakan Pajak Randis Pimpinan DPRD Jeneponto, Sekwan : Tahun Ini Kita Usahakan Lunasi

“Ya artinya apa, kalau sampai tanggal 30 September belum dibahas dan belum ditetapkan, maka dianggap Kabupaten Jeneponto tidak ada APBD Perubahan. Tentukan ini punya implikasi dan dampaknya ke masyarakat,” katanya, Rabu (26/9/2019).

Meski begitu, Iman menolak jika DPRD disalahkan atas hal ini. Sebab, kata dia, aturan menyebutkan bahwa pembahasan APBD perubahan memang harus dipimpin oleh DPRD definitif serta alat kelengkapan dewan.

“Kami inginkan pembahasan dan penetapan APBD Perubahan tahun 2019 itu harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada selama ini. Sebab, sekarang kondisi riil yang ada di DPRD Jeneponto, itu alat kelengkapan dewannya belum terbentuk termasuk pimpinan definitif itu belum ada,” katanya.

Baca Juga : 4 Priode di DPRD Kabupaten, Legislator PPP Jeneponto Kini Bidik Provinsi

Imam Taufiq menyebutkan, untuk memproses alat kelengkapan dewan maka pimpinan definitif harus dilantik dulu.

“Jadi ketika kami misalnya dipaksakan dalam tanda kutip untuk membahas dan menetapkan APBD perubahan 2019 padahal kondisi alat kelengkapan dan pimpinan definitif tidak ada maka kami tidak akan berani melakukan itu karena yang kita khawatirkan adalah implikasi hukumnya,” katanya.

“Nah, sekarang yang diupayakan adalah bagaimana supaya SK pimpinan definitif muncul. Setelah itu kita kebut, mau lembur mau apa, ndak apa-apa demi kepentingan masyarakat kami siap itu,” imbuh Imam.

Baca Juga : Tidak Banyak, Partai Buruh Hanya Target 3 Kursi di DPRD Jeneponto Pilcaleg 2024

Penulis: Dedi
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video24 Agustus 2026 21:38
VIDEO: Pesawat Sukhoi Tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin
SULSELSATU.com – Sebuah pesawat Sukhoi keluar dari landasan pacu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kejadian terjadi pada Senin (24/8/2...
Ekonomi24 Agustus 2026 21:31
Kalla Institute Berdayakan UMKM Perempuan di Maros Lewat Digitalisasi dan Teknologi
Kalla Institute melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memperkuat kapasitas UMKM perempuan di Kabupaten Maros, Sulawesi Se...
Nasional24 Agustus 2026 21:23
Penyaluran Pindar ke UMKM Tumbuh 23,25 Persen, Capai Rp35,12 Triliun
Pembiayaan melalui industri pinjaman daring (Pindar/fintech lending) semakin berperan dalam membuka akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, da...
Bisnis24 Agustus 2026 20:56
Kinerja PJM Group hingga Juli 2026 Membaik, Laba Usaha Capai 120 Persen
PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) mencatat perbaikan kinerja keuangan sepanjang Januari hingga Juli 2026....