Logo Sulselsatu

Mahasiswa Unhas Gugat UU Capil dan Kependudukan di MK

Asrul
Asrul

Rabu, 30 Oktober 2019 15:36

Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, Asrullah. (IST)
Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, Asrullah. (IST)

SULSELSATU.com, JAKARTAMahkamah Konstitusi mulai menyidangkan uji materi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rabu 30 Oktober 2019.

Sidang dengan pembacaan gugatan dipimpin oleh hakim Saldi Isra didampingi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams. Gugatan ini dilayangkan oleh mahasiswa Pascasarjana Unhas Asrullah.

Dalam gugatannya, Asrullah memohon kepada MK untuk membatalkan Pasal 83 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 83 menyebutkan jika pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di bidang kependudukan dan catatan sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diberikan kepada menteri.

Baca Juga : Fakultas Kedokteran Unhas Kini Punya Tiga Guru Besar Baru

“Ini bertentangan dengan konstitusi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan berdasarkan otonomi yang seluas luasnya,” kata Asrullah dalam gugatan yang dibacakan di depan hakim MK.

Asrullah mengatakan, jika konstitusionalisme pemerintahan daerah memberikan leading sektor kepada kepala daerah. Pejabat struktural di lingkungan Dinas Dukcapil secara normatif bagian dari pemerintahan daerah dan diatur dalam UU Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hal ini ditegaskan pula dalam UU Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan OPD ditetapkan melalui perda yang merupakan kewenangan kepala daerah,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Unhas itu.

Baca Juga : Ibu Pejuang Hak Asuh Anak Bersatu Tembus Mahkamah Konstitusi

Usai membacakan gugatan, tiga hakim MK pun bergantian mengoreksi materi gugatan untuk lebih dipertajam. Selanjutnya MK akan kembali bersidang dengan agenda pemeriksaan pokok permohonan.

Usai sidang, Asrullah menjelaskan jika uji materi ini sebagai langkah konstitusional dan jalan untuk memastikan konstitusionalisme dalam bidang administrasi kependudukan agar senantiasa sesuai dengan nafas dan kehendak konstitusi.

Pengujian ini, kata dia, untuk menguji konstitusionalitas pengangkatan dan pemberhentiaan pejabat tinggi pratama di tingkat provinsi maupun kabupaten kota oleh menteri yang membidangi hal tersebut.

Baca Juga : Gugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Ini Alasan Wali Kota Danny

“Agar marwah konstitusionalisme pemerintahan daerah dan otonomi daerah senantiasa dalam gravitasi konstitusi,” papar Asrullah.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video04 Maret 2024 21:33
VIDEO: Kebakaran di Samping SPBU Tomoni, Satu Truk Terbakar
SULSELSATU.com – Sebuah insiden kebakaran terjadi di sebelah SPBU Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur pada hari Minggu (3/3/2024). Ke...
Video04 Maret 2024 20:39
VIDEO: Mulai Tahun Ini, PPPK Makassar Bakal Nikmati TPP
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkup Pemerintah Kota Makassar mulai tahun 2024 ini sudah d...
Bisnis04 Maret 2024 19:14
TelkomGroup Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya yang berfokus pada bisnis data center, NeutraDC (Telkom Data Ekosistem) telah menyele...
Video04 Maret 2024 18:30
VIDEO: Damkar Evakuasi Pegawai yang Terjebak di Lift Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
SULSELSATU.com – Seorang pegawai terjebak di lift Puskesmas Kassi-Kassi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/3/2024). Sejumlah petugas dam...