SULSELSATU.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana menerapkan aturan sanksi hukuman kepada pemerintah daerah (pemda) yang dengan sengaja mengendapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank.
“Kalau tidak ada proyek pasti disimpan, itu kan menjadi sisa. Kalau jadi sisa anggaran pasti anggaran ke depan dapat penalti,” ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (9/11/2019).
Artinya, ada potensi pengurangan anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam waktu ke depan. Namun demikian, ia tak menjelaskan lebih rinci potensi hukuman yang diberikan bagi pemda.
Baca Juga : Dukung Pengembangan Talenta Digital, Menko Perekonomian Tinjau Program Pemagangan Nasional di Telkom
Kendati begitu, ia menyatakan masing-masing pemda akan mengeluarkan dana APBD sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Tiap daerah sudah memiliki jadwalnya sendiri untuk berbelanja.
“Nah, biasanya pada saat program selesai tender, dana itu harus dibelanjakan. Nanti dihitung pada akhir tahun berapa yang diserap, kalau tidak, jadi sisa anggaran,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada pemda yang menyimpan APBD hingga Rp2 triliun di bank. Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa pemda merasa lebih aman menyimpan uang APBD di bank daripada menggunakannya untuk kegiatan ekonomi di daerahnya atau masyarakat.
Baca Juga : Demi Keutuhan Golkar Alasan Airlangga Putuskan Lepas Jabatan Ketua Umum
“Informasi dari Menteri Keuangan lebih kurang dari Rp2 triliun itu disimpan di bank, jadi bukan untuk kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, ke rakyat,” kata Tito
Fenomena ini, tambah Tito, terjadi lantaran sejumlah pemda merasa takut untuk melakukan penyerapan anggaran atau membuat kegiatan untuk kepentingan yang menggunakan APBD. Akibatnya, penyerapan APBD sejumlah daerah berada di bawah 60 persen.
“Rasa ketakutan dari kepala daerah akhirnya tidak mampu, tidak berani mengeksekusi karena takut dengan pihak (keamanan). Akhirnya, mohon maaf kami melihat sejumlah penyerapan anggaran di daerah banyak yang hanya 60 persen, bahkan ada yang kurang,” pungkasnya.
Baca Juga : Berkunjung ke Sorowako, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sebut Operasional ESG PT Vale Kelas Satu
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar