SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengeluarkan aturan baru yang bakal dilaksanakan pada 2020.
Aturan tersebut, menyasar pada keringanan beban iuran yang akan ditanggung penyedia kerja, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Rini Oktaviani Najib mengatakan bahwa aturan ini mengacu pada perubahan Perpres 75 Tahun 2019
Baca Juga : KMI 2026 di Makassar Bahas Royalti dan AI, Fadli Zon Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi
“Di Perpres itu kan mengatur, terutama pasal 30 ayat 4 bahwa pemberi kerja wajib membayar iuran untuk para pekerjanya. Nah jumlah iurannya ini berubah untuk mengurangi beban para tenaga honorer,” kata Rini.
Dia mengatakan bahwa per Januari 2020, masing-masing SKPD di lingkup Kota Makassar wajib membayar 4 persen iuran BPJS Kesehatan untuk tenaga honorernya.
“Jadi per Januari 2020, bapak ibu hanya diwajibkan membayar 1 persen, yang akan dipotong dari gaji. Tidak lagi 2 persen. Yang 4 persen itu dibayarkan Pemkot,” jelasanya
Baca Juga : Makassar Jadi Pintu Distribusi Pangan, Munafri Dukung Pengendalian Inflasi Sulampua
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar