SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat terkait tapal batas negara di Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara.
MoU soal tapal batas ini diteken langsung Kemendagri dengan Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia.
MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Indonesia dengan Malaysia mengatur soal perbatasan pada segmen Sungai Simantipal di Kalimantan Utara dan Segmen C500-C600 di Kalimantan Barat.
Baca Juga : Belajar dari Jerman, Kemendagri Dorong Parpol Bisa Miliki Badan Usaha Sendiri
Perjanjian itu ditandatangani Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (21/11).
“Acara ini sangat penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun ke depan, dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (21/11/2019).
Nota kesepahaman tersebut juga dilengkapi lampiran hasil survei demarkasi yang dilakukan kedua negara. Pemetaan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Pertama Bambang Supriadi.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa di MK Digelar 6 Februari 2025
Tito berharap MoU ini dapat mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat (Outstanding Boundary Problems) di dua segmen tersebut pada kurun waktu 1978-1989.
Mantan Kapolri itu juga berharap nota kesepahaman itu juga diharapkan memuluskan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal.
“MoU tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah negara,” tuturnya.
Baca Juga : Presiden Jokowi Perpanjang Jabatan Andap Budhi Revianto Sebagai Pj Gubernur Sultra
Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dan Malaysia masih menyisakan sengketa di tiga segmen, yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100. Kemendagri menargetkan masalah perbatasan di tiga tempat itu bisa selesa pada tahun 2020.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar