SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan DPRD tetap punya masalah. Salah satunya adalah tingginya politik transaksional.
“[Pilkada lewat] DPRD juga ada masalah. Transaksional, terus bagaimana memberikan kesempatan kepada calon petahana supaya bisa maju tanpa [lewat] partai politik,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (29/11/2019).
Meski tak mau menyebut nama, Tito menilai beberapa pilkada langsung melahirkan sosok pemimpin yang baik.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa di MK Digelar 6 Februari 2025
“Saya enggak mau sebut, nanti dibilang memuji-muji orang tertentu,” ucap dia.
Lebih jauh, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu menyatakan bahwa dirinya tak pernah menggiring agar pilkada kembali dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD.
Ia mengaku hanya menyampaikan pengalaman empirik dan dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Baca Juga : 10 Longwis Unggulan Makassar yang Dikunjungi Sejumlah Kepala Daerah di Hari Peringatan OTDA
Sebagai Mendagri, Tito juga mengaku memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah sistem penyelenggaraan pilkada.
Menurutnya, hasil kajian akademik yang akan dilakukan pihaknya nantinya akan menentukan sistem pilkada terbaik yang akan diterapkan di masa mendatang.
“[Sistem] yang mana yang mau dipilih, silakan, biarkan kajian akademiknya yang menentukan,” tutur Tito.
Baca Juga : Mendagri Apresiasi Kebijakan Gubernur Sulsel Tangani Inflasi Lewat Subsidi Penerbangan
Sebelumnya, Tito mengatakan ada beberapa opsi sistem pilkada yang bisa muncul usai Kemendagri melakukan riset evaluasi terhadap sistem pilkada langsung saat ini.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar