Logo Sulselsatu

Mahkamah Konstitusi: Perusahaan Leasing Tak Boleh Tarik Barang Secara Sepihak, Mesti Lewat Pengadilan

Asrul
Asrul

Senin, 13 Januari 2020 17:21

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

SULSELSATU.com, JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak. Penarikan boleh dilakukan jika telah melalui proses pengadilan.

Keputusan itu dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di MK, 6 Januari lalu.

“Dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Baca Juga : Ibu Pejuang Hak Asuh Anak Bersatu Tembus Mahkamah Konstitusi

Fajar menyebutkan, selama ini banyak kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga seperti debt collector atau penagih utang. Cara penarikannya pun kerap dilakukan sewenang-wenang.

“Misalnya, debt collector melakukan langsung kepada kreditur di mana pun, kapan pun, seperti banyak kasus selama ini,” katanya.

Dalam putusan bernomor 18/PUU-XVII/2019, MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika kreditur melewati tenggat pembayaran. Akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut debt collector.

Baca Juga : Gugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Ini Alasan Wali Kota Danny

Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur–atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

“Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,” ucap hakim seperti dikutip dari putusan yang diunggah di website MK.

Janji ini merujuk pada kesepakatan antara pihak leasing dengan kreditur.

Baca Juga : SBY Nilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Kebiri Hajat Hidup Rakyat

Menurut hakim, ketentuan ini diputuskan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak leasing dengan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Perkara ini berawal dari gugatan dua orang wiraswasta yakni Apriliani dan Suri Agung Prabowo yang merasa dirugikan dengan tindakan paksa pengambilan mobil Toyota Alphard V oleh PT Astra Sedaya Finance (ASF).

Sebelumnya, pemohon melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas pembelian tersebut dengan kewajiban membayar utang ke ASF senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016.

Baca Juga : Tok, MK Tolak Gugatan UU Pernikahan Beda Agama

Selama 18 November 2016-18 Juli 2017 pemohon telah membayarkan angsuran secara taat. Namun pada 10 November 2017, ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil wanprestasi.

Pemohon kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan ASF. Namun aduan itu tidak ditanggapi hingga akhirnya pemohon mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan mengabulkan gugatan dengan menyatakan ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun pada 11 Januari 2018, ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak kepolisian.

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

Menurut pemohon, penarikan ini tetap dilakukan karena ASF berlindung pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebut bahwa kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemohon juga mempersoalkan Pasal 15 ayat (3) yang menyebut, apabila debitur– dalam hal ini adalah pihak leasing cedera janji, maka kreditur punya hak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.

Ketentuan itu dianggap pemohon tak memberi kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak milik pribadi pihak leasing. Di sisi lain, aturan itu juga tak menjelaskan kedudukan sertifikat jaminan milik leasing jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan, serta mekanisme untuk menentukan tindakan jika terjadi wanprestasi.

Oleh karena itu, menurut hakim, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi itu harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News27 Februari 2024 12:02
Indosat Ooredoo Hutchison Gandeng Huawei Kembangkan Inovasi Berbasis AI dan Pemberdayaan Talenta
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dan Huawei menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan digital dengan tujuan untuk menduku...
News27 Februari 2024 11:17
Staf Kantor Desa Mattirotasi Sidrap Dipecat Kades Diduga karena Beda Pilihan Caleg
Sejumlah staf kantor desa di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulsel dipecat oleh Kepala Desa. Diduga, pemecatan itu lantaran...
Sulsel27 Februari 2024 09:52
86,86 Persen Masyarakat Kabupaten Gowa Puas Kinerja Adnan-Kio
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, keagamaan, pariwisata...
Video26 Februari 2024 22:50
VIDEO: Diguyur Hujan Deras, Kota Makale Terendam Banjir
SULSELSATU.com – Kota Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, terendam banjir Minggu (25/2/2024) kemarin. Banjir tersebut akibat hujan deras yang...