JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membereskan masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
Jokowi sendiri mengaku mengaku sudah menerima laporan mengenai permasalahan yang menimpa Jiwasraya dan Asabri.
“Sudah, sudah, 100% sudah (menerima laporan),” kata Jokowi usai menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan Tahun 2020 di grand ballroom, The Ritz Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1/2020) seperti dilansir dari Detik.
Baca Juga : Warisan Utang Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran
Dia pun mengaku sudah menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memproses laporan tersebut.
Jokowi mengatakan para menteri terkait akan menyelesaikan sisi ekonominya, sedangkan Jaksa Agung akan menyelesaikan dari sisi hukumnya.
“Sudah saya disampaikan pada saya, yang paling penting menteri BUMN, OJK, Menkeu nanti akan menyelesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian urusan hukum itu urusan di kejaksaan agung. Saya kira penting untuk diselesaikan,” katanya.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap banyak masalah yang ada di Jiwasraya hingga membuat gagal bayar. Masalah-masalah yang dimaksud mulai dari investasi asal-asalan, hingga adanya konflik kepentingan di manajemen.
BPK telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Jiwasraya. Pertama pada 2018, dan kedua 2019. Dalam pemeriksaan pertama itu, BPK mendapatkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya tahun 2014-2015.
Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.
Baca Juga : Resmi Dipecat! Jokowi, Gibran, dan Bobby Bukan Lagi Kader PDIP
Sedangkan masalah yang menimpa Asabri diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Dia menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu,” kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar,” sambung Mahfud Md.
Baca Juga : VIDEO: Usai Purnatugas, Jokowi Terima Aduan Warga Terkait Ganti Rugi Lahan Jalan Tol
Mendapat instruksi langsung dari orang nomor satu di Indonesia, Sri Mulyani pun menyatakan siap untuk menyelesaikan kedua masalah perusahaan pelaytmerah tersebut.
Sri Mulyani kemarin menghadap Presiden Jokowi dalam rangka usul perombakan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Usulan tersebut disampaikan kepada Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Jokowi.
“Ini untuk TPA, pengajuan eselon satu,” kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Baca Juga : VIDEO: Presiden Jokowi Ungkap Arti Nama Cucu Keenam: Bebingah San Tansahayu
Balik lagi ke masalah Jiwasraya dan Asabri, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku siap berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan sisi ekonominya.
“Kita akan terus, pak menteri BUMN akan terus menyiapkan langkah-langkah. Nanti akan terus dimatangkan. Ya kita akan berkoordinasi,” tegas Sri Mulyani.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar